Minta Tambahan Anggaran 2021 Rp130 Miliar, Berikut Rencana Kerja Kemenko PMK
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 2021. Dengan tambahan ini, maka keseluruhan anggaran Kemenko PMK di 2021 menjadi Rp278 miliar dari sebelumnya yakni Rp258 miliar.
"Pagu Rp20 miliar akan digunakan untuk pembangunan situation room," kata Sekretaris Kemenko PMK Yohanes Baptista Satya Sananugraha dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (8/9).
Dia menjelaskan, pembangunan situation room ini akan digunakan untuk memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan mitra-mitra K/L seperti Kemensos, Kemendikbud, Kemendes PDTT, Kemenpora dan lain-lain.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
Minta Kembali Tambahan R0 110 Miliar
Di samping itu, Kemenko PMK juga berencana mengajukan tambahan sekitar Rp110 miliar kembali. Tambahan anggaran ini untuk penguatan koordinasi, pengendalian isu kemiskinan, perlindungan sosial kesehatan, kependudukan, serta isu budaya dan moderasi beragama.
"Serta juga untuk digunakan melaksanakan gerakan nasional revolusi mental yang jadi prioritas nasional keempat. Sesuai inpres koordinatornya di Kemenko PMK," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaUsulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya