Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Minta THR Ditunda, Pengusaha Mulai Kesulitan Gaji Karyawan untuk April 2020

Minta THR Ditunda, Pengusaha Mulai Kesulitan Gaji Karyawan untuk April 2020 Industri. bahanbakar.com

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Surakarta meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Virus Corona baru atau Covid-19.

"Sekarang pengusaha sudah mulai kesulitan menggaji untuk bulan April. Dampak pandemi ini bersifat masif dalam memberhentikan ekonomi," kata Ketua Apindo Surakarta, Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari Antara Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4).

Oleh karena itu, dia berharap adanya kebijakan dari pemerintah, bisa berupa penundaan pemberian THR maupun besaran THR yang tidak diberikan secara penuh atau sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Orang lain juga bertanya?

Terkait hal itu, Apindo akan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar menerbitkan peraturan khusus untuk menangani krisis ini.

"Saat ini krisis ekonomi telah terjadi. Peran pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," katanya.

Dia mengatakan perlu adanya ketegasan dari Kementerian Ketenagakerjaan khususnya dalam hal merumahkan karyawan dan pemberian THR sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Ada surat edaran dari kementerian tersebut. Klausul terakhir menyampaikan permohonan agar pengusaha bisa mengatur sendiri dengan serikat pekerja, negosiasi sendiri untuk mengatur itu. Itu akan blunder dan terjadi ketidakpastian untuk pengusaha dan pekerjanya sendiri," kata Iwan Kurniawan.

Tutup Operasional

Menurut dia, saat ini sudah banyak pengusaha yang terpaksa menutup operasional sementara waktu. Oleh karena itu, jika tidak ada kebijakan dari pemerintah maka pengusaha akan mengalami kesulitan.

"Termasuk permohonan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga belum mendapat keputusan. Keringanan baru diberikan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk pengusaha skala besar belum ada keputusan resmi," katanya

Salah satu pengurus Apindo Kota Surakarta Sri Saptono Basuki mengatakan saat ini sudah ada sekitar 10 anggota terdampak Covid-19, yaitu mulai merumahkan karyawan mereka.

"Kami berharap dapat terus terjaga ekosistem usaha karena kalau ini terus terjadi maka dampak sosialnya sangat berat," katanya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.

Baca Selengkapnya
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.

Baca Selengkapnya
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja

Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara

PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.

Baca Selengkapnya
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Baca Selengkapnya
Tren PHK Meningkat: 59.796 Korban di Indonesia, DKI Jakarta di Puncak
Tren PHK Meningkat: 59.796 Korban di Indonesia, DKI Jakarta di Puncak

Situasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025

Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Keluh Kesah Pengusaha Hadapi Kenaikan UMP dan PPN 12 Persen Mulai Tahun Depan
Keluh Kesah Pengusaha Hadapi Kenaikan UMP dan PPN 12 Persen Mulai Tahun Depan

Oleh karena itu, dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda pengenaan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal

Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tak Mampu Bayar Kenaikan UMP 6,5 Persen Mulai 2025 Bisa Ngadu ke Tim Khusus Bentukan Pemerintah
Pengusaha Tak Mampu Bayar Kenaikan UMP 6,5 Persen Mulai 2025 Bisa Ngadu ke Tim Khusus Bentukan Pemerintah

Dia menjelaskan tim ini dirancang untuk menawarkan solusi dan perlakuan spesifik bagi industri-industri yang berpotensi kesulitan.

Baca Selengkapnya
PTDI Cicil Gaji Karyawan, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Potongan
PTDI Cicil Gaji Karyawan, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Potongan

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.

Baca Selengkapnya
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan

Mirah membeberkan 3 poin yang mempengaruhi pendapatan buruh saat ini.

Baca Selengkapnya