Minyak dunia anjlok, DPR minta pemerintah turunkan harga BBM
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini melihat harga minyak dunia yang anjlok hingga USD 30 per barel.
"Mungkin sudah saatnya pemerintah menurunkan harga penjualan BBM," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2).
Namun, kata dia, DPR masih ingin melihat penetapan harga jual BBM pemerintah. Melihat sumber-sumber ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis, DPR juga ingin melihat kesiapan pemerintah dalam membangun sumber energi pengganti minyak bumi, yakni gas.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kapan Pertamina turunkan harga BBM? Pada periode 1 November 2023, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Apa jenis BBM yang turun harganya? Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun sedangkan untuk Pertalite atau BBM subsidi tidak mengalami perubahan.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Gimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
"Kami juga ingin mendengar bagaimana pembangunan infrastruktur gas, mengingat cadangan gas kita besar, gas yang ada di beberapa daerah seperti di Kalimantan apakah bisa kita gunakan di Jawa atau mungkin ada pemikiran-pemikiran lain," kata Fadel.
Saat ini, Komisi VII DPR RI tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja, Direktur Utama PT PGN (Persero) Hendi Prio Santoso, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.
RDP yang semula dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, baru dapat dibuka sekitar pukul 15.00 WIB lantaran para anggota dewan harus menghadiri Sidang Paripurna DPR terlebih dahulu.
RDP kali ini mengagendakan sejumlah pembahasan yakni perhitungan harga BBM & Gas, Infrastruktur Migas dan lain-lain.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaAdapun mulai Jumat, 1 Desember 2023, BBM Pertamina yang mengalami penurunan harga yakni untuk produk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca SelengkapnyaSaat ini, harga jual Pertamax series jauh di bawah BBM SPBU swasta,
Baca SelengkapnyaBP Diesel sebelumnya dijual Rp16.980 per liter menjadi Rp15.665 per liter.
Baca SelengkapnyaPertamina kembali menahan harga BBM Non Subsidi pada Juni 2024. Meskipun harga minyak dunia menunjukkan tren naik.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaDalam periode ini memungkinkan ada ruang melakukan penurunan harga BBM non-subsidi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga BBM ditopang kebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca Selengkapnya