Minyak dunia anjlok, pemerintah minta KKKS lakukan efisiensi

Merdeka.com - Harga minyak dunia yang sedang anjlok mendorong pemerintah untuk mengkaji strategi agar sektor minyak dan gas bumi di Indonesia tetap hidup. Hal ini untuk membantu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tetap beroperasi dan mengurangi pemutusan hubungan kerja.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Zikrullah mengakui, harga minyak yang rendah akan berdampak pada realisasi investasi migas nasional. Untuk itu, SKK Migas akan mengkaji ulang rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WPNB) sektor hulu migas tahun ini.

Salah satu langkah jangka pendek yang telah dilakukan oleh SKK Migas adalah dengan melakukan negosiasi ulang atas WPNB masing-masing KKKS yang ada. Untuk kegiatan pengeboran saja, kata dia, setelah dilakukan negosiasi ulang didapati adanya efisiensi sebesar USD 81,97 juta. Tak hanya itu, untuk penyewaan kapal juga berhasil ditekan sampai USD 66,36 juta dan pipanisasi bisa ditekan sampai USD 18,39 juta. Secara total, lanjutnya, efisiensi di bagian hulu migas berhasil dilakukan sampai USD 351,5 juta atau 6,12 persen dari WPNB sebelumnya.

Namun, sejumlah insentif lain yang untuk KKKS belum mencapai kata sepakat antara pemerintah dan KKKS. Zikrullah menyebutkan, pemerintah masih membahas satu persatu dengan KKKS terkait insentif apa yang paling sesuai dengan kondisi harga minyak yang rendah saat ini.

"Pembahasan dengan IPA (Asosiasi Migas Nasional) masih berlangsung sehingga belum detail. Beberapa sudah sampaikan, seperti moratorium eksplorasi. Namun kami akan lihat bersama dengan pemerintah, yang terbaik bagi pemerintah dan negara. Yang penting investor tetap tertarik untuk investasi," ujar Zikrullah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah juga sedang mengkaji sejumlah insentif bagi KKKS dan sedang dalam tahap finalisasi dengan Kementerian Keuangan. Alasannya, beberapa insentif menyangkut kebijakan fiskal yang harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.

Wirat menambahkan, beberapa insentif yang ditawarkan kepada KKKS adalah moratorium eksplorasi, keringanan fiskal untuk eksplorasi, dan perubahan ketentuan fiskal untuk produksi. Moratorium eksplorasi dilakukan untuk KKKS tertentu dalam memenuhi firm commitment dan memperpanjang periode eksplorasi. Artinya, kegiatan eksplorasi bisa istirahat untuk sementara dan menyisakan sisa waktu yang tetap harus dilakukan saat harga minyak dunia sudah membaik.

Selain itu, Wirat melanjutkan, untuk reformasi fiskal bagi industri hulu bisa diberikan dalam bentuk pemberian tax holiday dan tidak ada pajak indirect.

"Ini masih konseptual dan perhitungan detail masih dalam progress. Mungkin sepekan ke depan. Dari sisi produksi, ini terkait dengan kementerian keuangan. Yang paling menolong adalah tax holiday. Kami sudah bicara dengan CEO KKKS supaya PHK tidak terjadi besar besaran," imbuh dia. (mdk/sau)