Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Misbakhun: Kesuksesan Tax Amnesty jadi momen perkuat basis pajak

Misbakhun: Kesuksesan Tax Amnesty jadi momen perkuat basis pajak Misbakhun bicara Tax Amnesty. Istimewa ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun menyebut, salah satu cara mensejahterakan rakyat adalah melalui distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana instrumen pentingnya adalah pajak. Oleh sebab itu, momen keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) wajib ditindaklanjuti dengan memperkuat ‎basis pembayar pajak alias tax base.

Menurut Misbakhun, dari 250-an juta penduduk Indonesia, baru 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah itu, 40-50 persen SPT-nya nihil alias tak ada kewajiban bayar.

Padahal, sebagaimana berlaku umumnya pada negara OECD, 50 persen penerimaan pajak bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Kelompok inilah yang jadi tumpuan utama distribusi anggaran demi kesejahteraan rakyat bersama.

"Maka itu tax base harus diperkuat. Ini sejalan dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa dua tujuan terpenting Tax Smnesty adalah mengembalikan kepercayaan publik dan menambah tax base, serta men-support anggaran berjalan," kata Misbakhun saat berbicara pada seminar nasional bertajuk 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty' yang digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Le Meridien, Selasa (14/3).

Menurut Misbakhun, tahun ini adalah cikal bakal bagian dari reformasi perpajakan. Situasi ekonomi saat ini jadi momentum paling tepat untuk pembenahan dari segala sisi dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh di sektor perpajakan.

"Animo masyarakat ikut Tax Amnesty adalah momentum paling penting kembalinya kepercayaan rakyat kepada negara, dan kepercayaan wajib pajak kepada negara," tegas Politikus Golkar itu.

Misbakhun meyakini, kalau semua orang merasakan pentingnya pajak, maka orang-orang di negeri ini akan dengan sadar mendukung penerimaan pajak demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, mau tidak mau reformasi perpajakan wajib didukung sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi.

"Mari kita berikan dukungan sekecil apapun pajak yang kita bayarkan untuk mensejahterakan rakyat," pungkas Misbakhun.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP
Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP

DJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk

Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.

Baca Selengkapnya
Ternyata Masih Ada 670.000 Wajib Pajak belum Padankan NIK menjadi NPWP
Ternyata Masih Ada 670.000 Wajib Pajak belum Padankan NIK menjadi NPWP

Dwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP.

Baca Selengkapnya
Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP
Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP

ecara prinsip NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi, kemudian akan diimplementasikan pada wakktu CATS pertengahan 2024.

Baca Selengkapnya
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 25,22 Juta Orang per Maret 2024
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 25,22 Juta Orang per Maret 2024

Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.

Baca Selengkapnya
Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Mencapai 25,9 Juta Orang di Maret 2023
Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Mencapai 25,9 Juta Orang di Maret 2023

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.

Baca Selengkapnya
Airlangga Optimis Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024, Ini Strateginya
Airlangga Optimis Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024, Ini Strateginya

Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.

Baca Selengkapnya
Pemadanan NIK-NPWP Hampir 100 Persen
Pemadanan NIK-NPWP Hampir 100 Persen

Penerapan NIK sebagai NPWP 16 digit telah diberlakukan mulai 1 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Terakhir 31 Desember, Masyarakat Belum Validasi NIK KTP Menjadi NPWP Bakal Terkendala Akses Layanan
Terakhir 31 Desember, Masyarakat Belum Validasi NIK KTP Menjadi NPWP Bakal Terkendala Akses Layanan

Batas waktu pemadanan NIK dan NPWP paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya