Misbakhun: Utang pemerintah masih level aman, masyarakat tak perlu khawatir
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengingatkan agar masyarakat tidak khawatir dengan penambahan jumlah utang pemerintah yang menyentuh angka Rp 4.000 triliun. Menurutnya, tambahan utang itu sudah melalui persetujuan DPR dan digunakan untuk hal-hal produktif.
"Posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur," ujar Misbakhun saat menghadiri peresmian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan penyerahan bantuan peralatan pertanian di Kota Pasuruan, Selasa (20/3).
Legislator Golkar tersebut menambahkan, jumlah utang pemerintah juga masih dalam level normal. Selain itu, Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang. Karena itu Misbakhun meyakini penambahan utang yang masih dalam batas aman tak akan mengganggu kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang menilai sektor keuangan stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
"Justru karena utang digunakan untuk sektor sektor produktif maka dalam jangka panjang akan menyejahterakan masyarakat," kata Misbakhun dikutip dari keterangannya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo itu menambahkan, pemerintah bisa menggenjot pembangunan infrastruktur karena menggunakan utang untuk kegiatan produktif. Dengan kata lain, mantan pegawai Kementerian Keuangan itu mengatakan, pemerintah menggunakan dana utang agar bisa membangun infrastruktur lebih cepat ketimbang menunggu uang sendiri.
"Jika harus menunggu terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sudah terlambat," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaLangkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur
Baca Selengkapnya