Mobil murah pakai BBM subsidi, ESDM salahkan Kemenperin
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak mau disalahkan terkait fakta mobil murah (Low Cost Green Car/LCGC) mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. ESDM justru menuding itu sepenuhnya menjadi wewenang dari Kementerian Perindustrian.
"Itu bukan tanggung jawab kami jika pengguna LCGC memakai BBM bersubsidi. Itu sepenuhnya bukan domain kami melainkan Kemenperin. Dari kami hanya menyediakan BBM-nya saja," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro, di Jakarta, Selasa (25/3).
Edy menjelaskan pihaknya hanya berwenang menyediakan BBM subsidi dan menjaga agar pasokan yang ada dapat memenuhi kebutuhan. Soal upaya menjaga subsidi BBM agar tepat sasaran, pihaknya mengklaim telah mensosialisasikan agar masyarakat kelas menengah dan atas beralih ke BBM non subsidi.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Gimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan kualitas BBM? Pertamax Green 92 merupakan bagian dari Program Langit Biru yang dilakukan oleh Pertamina untuk meningkatkan kualitas BBM di Indonesia sesuai dengan standar internasional dan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
"Begitu pun kami juga melakukan sosialisasi agar kelas menengah atas mengalihkan penggunaan BBM bersubsidi ke non subsidi. Kami anjurkan beli yang non subsidi" kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluhkan banyaknya pengguna mobil murah memakai BBM subsidi jenis premium. Padahal, mesin mobil tersebut dirancang untuk BBM dengan kadar RON 90.
Produsen mobil murah telah mendapat banyak insentif pajak dari pemerintah karena mau menggunakan mesin RON 90. Sehingga, penggunaan BBM subsidi semakin memperberat anggaran negara.
"Karena itu, kami sudah sampaikan surat ke Kemenperin terkait hal ini. Menteri Keuangan Chatib Basri sudah mengirim surat kepada Menteri Perindustrian MS Hidayat untuk evaluasi dari program LCGC," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro .
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaPemerintah India dinilai lebih siap dan serius dalam penanganan kualitas udara.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaCak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaSehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.
Baca SelengkapnyaUji emisi dilakukan untuk mendukung upaya menekan polusi udara.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah dorong produksi BBM rendah sulfur untuk kurangi polusi di Jakarta.
Baca Selengkapnya