Moeldoko: Perluasan Lahan Perkebunan Sawit Bagai Dua Mata Pisau
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, hingga tahun 2020, perkebunan sawit telah hampir ada di semua provinsi, yang jumlahnya saat ini mencapai 22,1 juta hektar dari Aceh sampai Papua. Menurutnya, perluasan ini seperti dua mata pisau, bisa memberikan dampak positif dan negatif.
Perluasan lahan perkebunan sawit memberikan kesejahteraan bagi petani dan berdampak baik dalam perekonomian nasional. Namun sisi lain perluasan ini dianggap mengancam keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna yang ada di dalam hutan.
"Yang saya katakan tidak negatif sekali tapi ada dampak negatif bagi konservasi keanekaragaman hayati, lahan, termasuk flora fauna di dalamnya," kata Moeldoko dalam Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (10/2).
-
Kenapa kelapa sawit penting untuk perekonomian Indonesia? Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting untuk perekonomian Indonesia dan juga memiliki banyak kegunaan praktis dan kesehatan.
-
Dimana kelapa sawit pertama kali ditanam di Indonesia? Kelapa sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor, pada tahun 1848 oleh orang Belanda yang datang ke Indonesia.
-
Siapa pengusaha kaya yang membangun pabrik kelapa sawit di Sumatera? Tahun 1991, Wilmar berhasil membangun pabrik pengolahan minyak sawit pertama sekaligus membeli kebun kelapa sawit seluas 7.000 hektare di Pulau Sumatra.
-
Apa komoditi perkebunan yang dibudidayakan? Masa kolonial Belanda di Indonesia banyak ditemui berbagai macam perkebunan milik swasta yang menjadi sumber penghasilan yang begitu besar saat itu. Sebut saja Tembakau dan Karet, dua komoditi ini harganya tinggi di pasaran.
-
Siapa yang membawa kelapa sawit ke Indonesia? Tanaman ini dibawa oleh orang-orang Belanda ke Nusantara.
-
Dimana PT Astra Agro Lestari Tbk menanam kelapa sawit? Luas lahan kebun sawit yang dikelola perusahaan ini mencapai 297.011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dia melanjutkan, dinamika di sektor ini memang terus ada dan akan semakin menguat jika petani dan pengusaha tidak segera memperbaiki taat cara dan perolehan kebun. Sebab, hal ini sudah menjadi isu internasional yang terus digaungkan negara-negara maju.
Sehingga bukan hanya soal keberlanjutan saja, tetapi terkait asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan sebagainya. "Jadi faktor lingkungan bukan hanya keberlanjutan tapi juga soal asap apabila ada kebakaran dan seterusnya," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ke Istana Negara
Baca SelengkapnyaKeberadaan KEK Setangga ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bibit-bibit tersebut akan ditanam di beberapa lokasi untuk makanan satwa dan burung.
Baca SelengkapnyaKonversi nama untuk guna meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar memberi perhatian pada komoditas kopi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta kalangan pengusaha membidik potensi dari hilirisasi produk perkebunan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaSalah satu tugas BPDPKS yaitu menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi memainkan peranan penting dalam mendongkrak investasi.
Baca SelengkapnyaKepemilikan lahan ratusan hektar yang diduga dikuasai Prabowo Subianto bukanlah isu pertama kali mencuat ke publik.
Baca SelengkapnyaNantinya, badan tersebut akan bergabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Baca Selengkapnya