Follow
Molor dari jadwal, pungutan CPO Fund wajib mulai 16 Juli 2015
Merdeka.com - Pemerintah sudah menetapkan kewajiban bagi pengusaha minyak sawit atau crude palm oil (CPO) membayar pungutan. Besarannya, USD 50 per ton untuk CPO murni dan USD 10- USD 40 per ton ton untuk produk olahan CPO.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Awalnya ketentuan ini bakal mulai diterapkan 1 Juli 2015. Namun molor dari jadwal.
"Sudah oke semua. Maka 16 Juli semua berlaku," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang dibantu Pertamina? 'Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada Tim Manggala Agni yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,' ujar Kepala Seksi Wilayah III Sumatera Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Lahan Wilayah Sumatera, Candra Irfansyah.
-
Apa itu Minyak Inti Sawit? Minyak inti sawit atau yang juga dikenal dengan sebutan palm kernel oil adalah minyak nabati yang diekstraksi dari biji (inti) buah kelapa sawit (Elaeis guineensis).
-
Siapa pemilik Bank Jago? Masing-masing melakukan akuisisi sebesar 37,65% dan 13,35%, sehingga total kepemilikan keduanya adalah 51%. Hal inilah yang membuat Jerry Ng dan Patrick Sugito sama-sama menjadi pemegang saham pengendali perusahaan tersebut.
Lembaga yang mengelola dana pungutan CPO ini pun sudah dibentuk. Wakil Menteri Pertanian era pemerintahan SBY, Bayu Krisnamurthi didapuk menjadi Direktur Umum BLU CPO Fund dan Yanuar Yuniar Rasyid sebagai Direktur Keuangan.
Pemerintah juga sudah menunjuk 4 bank yang bakal menampung dana CPO dari pengusaha. "Rekening sudah dibuka. Ada 4 bank, 3 BUMN terus 1 bank BCA saya pikir," ucapnya.
CPO Fund sendiri merupakan dana pungutan yang dikenakan terhadap pengusaha kelapa sawit yang nantinya digunakan untuk membeli hasil olahan CPO yakni biodiesel dan bioetanol atau biofuel.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggunakan pungutan dana CPO untuk membeli hasil olahan CPO yakni biosolar (biodiesel) dan bioetanol (biofuel) dari pelaku usaha domestik.
Kebijakan tersebut merupakan langkah kpnkret dari kebijakan pencampuran 15 persen bahan bakat nabati terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Pencampuran tersebut diyakini mampu menekan importasi minyak mentah untuk kebutuhan BBM dalam negeri. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Langkah pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) ini merupakan pemenuhan amanat UU PPSK.
Baca Selengkapnya
Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian anggaran dasar Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Baca Selengkapnya
Keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Salah satu upaya untuk memperkuat BPR yakni dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
Baca Selengkapnya
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Pihak regulator di bidang keuangan dan perbankan akan segera melakukan groundbreaking pembangunan kantornya di IKN.
Baca Selengkapnya
Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca Selengkapnya
Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
OJK telah meminta rencana aksi (action plan) pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut.
Baca Selengkapnya
Menteri Anas juga membongkar alasan mengapa perekrutan CPNS dilakukan lebih cepat.
Baca Selengkapnya
Peluncuran CCP akan dilakukan akhir September di Fuction Room.
Baca Selengkapnya