MPR: September RI Diprediksi Hadapi Ancaman Hiper-Inflasi

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta, pemerintah untuk mewaspadai tren lonjakan inflasi di 2022. Bambang memproyeksikan, laju inflasi Indonesia bisa mencapai 10 hingga 12 persen pada September mendatang.

"Pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen," katanya ujarnya dalam pembukaan sidang tahunan di Jakarta, Selasa (16/8).

Bamsoet menyebut, tren lonjakan inflasi dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia imbas ketegangan geopolitik dunia. Badan Pusat Statistik mencatat, per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan, pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.

Padahal, lanjut Bamsoet, inflasi dapat menjadi ancaman serius bagi pemulihan ekonomi nasional. Sebab, laju kenaikan inflasi disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi yang akan membebani daya beli masyarakat, yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.

Subsidi Energi Indonesia Terbesar Dunia

Bamsoet mencatat, lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 mencapai USD 98 per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar USD 63 per barel.

Menurutnya, kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Alhasil, beban subsidi pemerintah untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun.

"Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," ujarnya.

Untuk itu, kondisi fiskal dan moneter Indonesia perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini guna menghadapi potensi krisis global.

Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.