MTI: Subsidi angkutan umum kewajiban pemerintah, bukan beban

Merdeka.com - Transportasi umum sudah merupakan kebutuhan dasar, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Maka itu, pemerintah seharusnya menjadikan subsidi sebagai kewajiban, bukan beban.

Itu diungkapkan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno lewat teknologi aplikasi pesan, Sabtu (5/2).

"Memberikan subsidi terhadap pengoperasian transportasi umum merupakan kewajiban, bukan beban. Kepala daerah yang bijak pasti akan lakukan ini."

Dia mengilustrasikan, subsidi ongkos transportasi umum di Melbourne, Australia, mencapai 70 persen. Masyarakat pengguna cukup membayar 30 persen.

Sementara, di Paris mencapai 80 persen. Pemerintah dan perusahaan swasta, masing-masing, menanggung separuh.

Djoko mengakui, menyediakan transportasi umum terintegrasi memang sangat rumit. Namun itu sangat penting dilakukan pemerintah guna memudahkan mobilisasi warganya.

"Itu dilakukan oleh kepala daerah di mancanegara. Pula ketika kampanye legislatif maupun eksekutif, transportasi sudah jadi programnya," katanya.

"Lain hal dengan di Indonesia. Membangun transportasi hanya terpikir sudah cukup sekedar bangun jalan lingkar, flyover, underpass, tol, bandara, pelabuhan," katanya.

"Ingat transportasi umum saat pileg dan pilkada. Masih anggap transportasi umum untuk orang melarat hingga tidak perlu dirawat. Tidak heran jika angkot buruk masih bertebaran di jalan." (mdk/yud)