Mudik Gratis Ditiadakan, Pemerintah Diminta Waspada Bus AKAP 'Gelap' Angkut Pemudik

Merdeka.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno kembali mengingatkan agar pemerintah tegas untuk melarang atau meniadakan mudik Lebaran tahun 2020. Ini diperlukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Saat ini, Kementerian Perhubungan memang sudah meniadakan program mudik gratis. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta pun diimbau untuk melakukan hal yang sama.

"Namun kendaraan antar kota antar provinsi (AKAP) 'gelap' diperkirakan bermunculan saat musim mudik Lebaran 2020. Salah satu faktornya, yakni dihapuskannya program mudik gratis oleh pemerintah mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19)," kata Djoko dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (20/4).

Data survei Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi terkait mudik Lebaran 2020 mencatat bahwa 87,75 persen kepala desa menyatakan tidak setuju warganya yang berada di kota untuk mudik Lebaran 2020. Sementara 10,25 persen kepala desa lain menyatakan setuju warganya mudik.

Sementara, menurut survei online Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan mencatat bahwa 57 persen warga memutuskan untuk tidak mudik di Lebaran 2020, 37 persen belum mudik dan 7 persen sudah mudik.

Dari data tersebut juga, sebanyak 99 persen sudah memahami dan mengetahui terkait virus corona atau Covid-19. Namun yang tidak paham nol persen, lalu yang sangat paham 55 persen, paham 44 persen, dan sisanya sangat tidak paham.

Selanjutnya, alasan melakukan mudik dini (7 persen) adalah 28,9 persen telah menerapkan work from home (WHF), 28 persen untuk menghindari penularan di tempat kerja/belajar, 15,5 persen penerapan belajar/kerja di rumah (e-learning), 6,9 persen tempat bekerja ditutup sementara, dan 20,7 persen alasan lainnya.

Hasil Survei

Survei Kementerian Perhubungan melibatkan 42.890 responden yang turut berpartisipasi. Responden berasal dari Jabodetabek 32,7 persen, lalu 12,3 persen Jatim, 12 persen Jateng, 9,7 persen Jabar, sisanya 33,3 persen dari daerah lain seluruh Indonesia.

"Lebih rinci lagi, moda yang digunakan terbanyak mobil pribadi 23,9 persen, sepeda motor 22,6 persen, pesawat udara 17,7 persen, kereta 14,6 persen, bus 10,1 persen dan kapal laut 1,1 persen," jelas Djoko untuk mengingatkan pemerintah tetap memantau aru mudik.

Di samping itu, responden yang menyatakan belum mudik sebesar 37 persen. Namun, setelah mendapatkan informasi tentang bahaya virus corona, sebanyak 66 persen tidak jadi mudik dan 34 persen tetap akan mudik. Dari 34 persen yang tetap akan mudik, diperkirakan titik puncak arus mudik dan arus balik terjadi pada H-3 untuk arus mudik dan H+7 untuk arus balik.

"Menunda mudik bukan berarti tidak mudik. Cuma waktunya tidak sekarang, masih bisa diganti di lain hari. Keselamatan kesehatan keluarga dan lingkungan menjadi pertimbangan untuk menunda mudik. Berharap ketegasan pemerintah untuk meniadakan mudik lebaran tahun 2020," tutupnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com