Mulai dari mantan pejabat hingga DPR tolak kebijakan CEO BUMN asing
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.
"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya seperti dikutip dari Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/1).
Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana Pupuk Indonesia mendorong UMKM binaan untuk go internasional? Pupuk Indonesia bersama PIKA-PI mendorong UMKM binaan, khususnya yang bergerak di bidang wastra (kain tradisional yang sarat akan makna budaya nusantara) untuk naik kasta dan go internasional. Salah satu upayanya dengan aktif mengikuti event-event level internasional, seperti JFC yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini.
Namun sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat.
"Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.
Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
"Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara," katanya.
Rencana ini juga sempat dikemukakan dua tahun lalu, saat Jokowi baru menjabat presiden. Usulan tersebut datang dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini menegaskan orang asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi.
"Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia.
Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri.
Namun, kebijakan tersebut mendapatkan penolakan. Mulai dari anggota DPR hingga mantan pejabat BUMN. Berikut penolakannya seperti dirangkum merdeka.com:
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaPengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Baca SelengkapnyaPahala Mansury mempunyai sederet pengalaman profesional, termasuk mengisi berbagai posisi penting di BUMN.
Baca SelengkapnyaBangganya Erick Thohir lantaran banyak anak buahnya yang dipercaya Jokowi untuk menjadi pejabat di kementerian /lembaga lain.
Baca SelengkapnyaKalau ada komisaris BUMN yang bergabung dengan tim pemenangan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaAturan kebijakan tersebut nantinya ada dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Baca SelengkapnyaUntuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaErick Thohir terus mendorong perusahaan BUMN ekspansi bisnis ke level internasional.
Baca SelengkapnyaUntuk bekerja di BUMN semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berkarir dari semua disiplin ilmu.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyinggung banyaknya koboi bermunculan jelang pergantian pemerintahan ini.
Baca Selengkapnya