Mulai tahun depan, APBN hanya untuk program prioritas
Merdeka.com - Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Nantinya, program prioritas serta kementerian bakal disorot sesuai dengan manfaatnya.
Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan pada tahun depan, anggaran bakal difokuskan untuk program-program prioritas. Dengan begitu, kapasitas anggaran yang bukan prioritas bakal dialihkan pada tahun-tahun berikutnya.
"APBN mungkin akan ada penyesuaian, oleh sebab itu kalo penyesuaian tentu akan efek, jadi dana kementerian akan berkurang. Nanti akan kita lihat dulu. Tentu program-program yang sangat penting tentu akan diamankan. Pak Presiden misalnya, money tak lagi follow function tapi follow program. nah program ini kita kan lihat, program yang paling prioritas itu juga akan dijamin. Tapi yang kurang prioritas kita simpan untuk tahun berikutnya," ujar Sofyan di kantornya, Jakarta, Selasa (29/2).
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat. Prioritas adalah istilah yang mana berarti dianggap penting dan tentunya akan diutamakan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
Sofyan mengaku selama ini penyerapan anggaran belum sesuai sasaran. Dia mencontohkan pada program-program pengembangan di Papua yang tak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
"Yang penting adalah uang itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, mulai 2017 semua proyek yang diusulkan terjawab pertanyaannya apa perlu? kenapa perlu? kapan perlu? berapa perlu. Karena kalau uangnya besar habis juga, uang kecil cukup juga, yang penting bagaimana kita jaga kualitas yang baik," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAnak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca SelengkapnyaRencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca SelengkapnyaAbdullah Azwar Anas mengatakan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya