Follow
Muluskan program sertifikasi tanah, pemerintah tambah Rp 1,2 triliun
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat 5 juta hektar bidang tanah. Dana ini diambil dari dana yang dimiliki Kementerian Keuangan.
"Dananya, Rp 1,2 lagi. Untuk sementara diambil dulu dari dananya Kementerian Keuangan nanti akan dimasukkan APBN-P," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).
Adapun tambahan dana Rp 1,2 triliun itu akan digunakan untuk memuluskan proses pengadaan sertifikat. "Kan ada pengukuran, pemetaan, pengumuman, pendaftaran, kemudian baru sertifikat. Jadi ada beberapa tahap," katanya.
-
Bagaimana Mentan ingin mengembalikan lahan pertanian yang terkena banjir? Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kemabli pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Siapa yang diminta Kementan untuk mengakselerasikan program tanam 1000 hektar? “Para gubernur dan para bupati saya mengajak untuk mengakselerasikan penanaman 1.000 hektar di setiap daerah sehingga kita bisa memperkuat posisi pangan yang ada,“ katanya.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa yang dihibahkan dalam surat hibah tanah? Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua. Tanah ini memiliki luas 200 m2 dan terletak di Jalan Anggrek No. 12 RT.02/RW.03 Surabaya.
Dengan tambahan dana baru dari Kementerian Keuangan ini, Sofyan menargetkan program sertifikat 5 juta hektar bidang lahan dapat rampung pada akhir tahun ini.
"Kita sudah dapatkan uangnya kemarin 1,2 T, dengan sasaran supaya 5 juta sertifikat tahun ini keluar," tutup Sofyan.
Sebelumnya, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi APBN Perubahan 2017 guna mengoptimalisasi belanja negara. Salah satunya program sertifikasi tanah oleh Menteri ATR, di mana jumlah penerimaan sertifikasi cukup signifikan yang semuanya belum dianggarkan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca Selengkapnya
Nusron mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan berbagai instansi untuk memfinalkan pinjaman tersebut.
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca Selengkapnya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca Selengkapnya
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan 2025 akan difokuskan pada empat program yakni ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.
Baca Selengkapnya
Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca Selengkapnya
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya