Naik 2 kali lipat, dana PKH di 2019 tembus Rp 32 triliun
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham menyebut bahwa jumlah bantuan bagi Program Keluarga Harapan (PKH) akan mengalami peningkatan di tahun 2019. Peningkatan jumlah bantuan ini bahkan mencapai dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah bantuan di tahun 2018.
"Sesuai dengan keinginan dan instruksi dari Presiden Jokowi, bantuan kita lewat program PKH akan meningkat dua kali lipat. Di tahun 2018 bantuan lewat PKH ada Rp 17 triliun. Di tahun 2019 meningkat jumlahnya menjadi Rp 32 triliun," ujar Idrus di Sleman, Rabu (4/7).
Meski terjadi peningkatan anggaran di tahun 2019, tapi jumlah penerima PKH akan tetap dan tak mengalami penambahan. Idrus menerangkan bahwa penerima PKH saat ini ada lebih dari 10 juta kepala keluarga (KK).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
"Jumlah penerima PKH saat ini lebih dari 10 juta kepala keluarga (KK). Jika rata-rata satu KK ada empat orang, berarti ada 40 juta jiwa yang kita beri bantuan. Jumlah ini (penerima PKH) sudah melebihi angka kemiskinan sesuai data BPS tahun 2017," ungkap Idrus.
Nantinya, sistem PKH akan diubah dan berbeda dengan tahun 2018. Tahun 2018, kata Idrus menggunakan sistem flat atau setiap KK yang menerima PKH jumlahnya sama.
"Ditahun 2019 sistemnya kita ubah jadi non flat. Kita berikan bantuan sesuai dengan beban tanggung jawab (keluarga). Keluarga yang beban tanggung jawabnya lebih berat seperti ada lansia, disabilitas, ada yang sedang hamil atau anak baru lahir akan kita berikan bantuan lebih besar. Jumlahnya maksimal Rp 3,5 juta per KK dan minimal Rp 2 juta per KK," urai Idrus.
Idrus menambahkan pertimbangan memasukkan lansia dalam hitungan penerima PKH dikarenakan bagi keluarga miskin keberadaan lansia yang sudah tak produktif akan menambah beban. Sehingga, adanya dimasukkannya lansia ke PKH bisa mengurangi beban keluarga miskin tersebut.
"Di 2019 ada juga komponen pertimbangan bantuan PKH yaitu keluarga yang memiliki semangat interpreneurship atau mau buka usaha kecil-kecilan. Nantinya akan mendapatkan bantuan," tutup Idrus. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSetelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaBLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.
Baca SelengkapnyaPelatihan kerja dalam Program JKP diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya