Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Naikkan harga BBM, Jokowi harus siap kemiskinan lebihi 10 persen

Naikkan harga BBM, Jokowi harus siap kemiskinan lebihi 10 persen Pengemis. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Terpilih Joko Widodo diperkirakan bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tak lama selepas menjabat. Kapanpun dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengingatkan adanya kebijakan penyehatan anggaran itu berdampak pada rasio kemiskinan yang meningkat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan, sesuai RAPBN 2015, tanpa kenaikan harga BBM tingkat kemiskinan 9-10 persen dari populasi. Sedangkan pengangguran di rentang 5,5 persen - 5,7 persen.

"Ini kan baseline belun diskenariokan kenaikan BBM. Tapi kalau ada kenaikan BBM hitungannya lain dong," kata Armida di komplek DPR RI, Jakarta, Senin (22/9) malam.

Orang lain juga bertanya?

Adapun, asumsi makro tahun depan mencatat pertumbuhan ekonomi bisa sebesar 5,8 persen. Armida berharap hal itu bisa menekan tingkat kemiskinan.

Hal lain harus diperhatikan oleh administrasi Jokowi adalah mulai terjadinya kekeringan akibat El Nino mulai September lalu. Sektor pertanian bisa terdampak, dan menciptakan tambahan pengangguran.

"Tentu ada pengaruh cuma persisnya saya belum dapat info seberapa besar El Ninonya dan di daerah mana saja, bagaimana dampaknya terhadap pertanian, kan harus ada hitungan-hitunganya," kata Armida.

Untuk mengurangi beban pemerintahan baru, RAPBN 2015 rancangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama DPR sudah menyisakan anggaran cadangan Rp 5 triliun. Itu dapat membantu penyediaan kompensasi sosial kepada masyarakat sepanjang 3 bulan.

Pemanfaatannya bisa memakai format APBN Perubahan. "Itukan fleksibel ya artinya untuk perlindungan sosial, itu pos cadangan begitu diperlukan ya bisa digunakan," kata menteri PPN.

Bila ada kenaikan harga BBM, maka defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 249,7 triliun, atau 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Tersedia pula sisa dana bila Presiden Terpilih Joko Widodo hendak menggelar program pendidikan, yakni Kartu Indonesia Pintar, sebesar Rp 3,2 triliun.

Total belanja pemerintah tahun depan dipatok Rp 2.017 triliun. Ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 601 triliun, belanja non-K/L Rp 769,5 triliun, dan dana transfer daerah Rp 647 triliun. Itu masih ditambah Pembiayaan dalam negeri Rp 297,6 triliun, serta pembiayaan luar negeri Rp 23,8 triliun.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, tahun depan kas negara diperkirakan terisi Rp 1.793,6 triliun. Ini dari pajak Rp 1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 410 triliun, serta hibah Rp 3,3 triliun.

Untuk efisiensi, Kementerian Keuangan sudah melakukan simulasi adanya belanja optimalisasi Rp 15,5 triliun, pengurangan SBN Neto dengan defisit Rp 27,9 triliun, serta pembayaran bunga utang Rp 1,8 triliun. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Penurunan Tingkat Kemiskinan 10 Tahun Terakhir Lambat, Ini Pesan Said Abdullah untuk Prabowo
Penurunan Tingkat Kemiskinan 10 Tahun Terakhir Lambat, Ini Pesan Said Abdullah untuk Prabowo

Said menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo: Masih Ada Saudara Kita 70 Tahun Menarik becak, Ini Bukan Ciri-Ciri Bangsa Merdeka
Presiden Prabowo: Masih Ada Saudara Kita 70 Tahun Menarik becak, Ini Bukan Ciri-Ciri Bangsa Merdeka

Bangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Harga Pangan Naik, Jokowi: Patut Kita Syukuri Tidak Drastis, Negara Lain 2 Kali Lipat
Harga Pangan Naik, Jokowi: Patut Kita Syukuri Tidak Drastis, Negara Lain 2 Kali Lipat

Jokowi menyampaikan sulitnya pemerintah menjaga keseimbangan harga beras. Sebab, masyarakat akan mengeluh apabila harga beras naik, sementara petani senang.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Harga Beras Bisa Lebih Gawat dari BBM, Jumlah Penduduk Miskin Berpotensi Melonjak
Kenaikan Harga Beras Bisa Lebih Gawat dari BBM, Jumlah Penduduk Miskin Berpotensi Melonjak

Harga beras medium di pasaran rata-rata telah melampaui harga acuan sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Menjabat, Jokowi Dianggap Gagal Atasi Kemiskinan Ekstrem
10 Tahun Menjabat, Jokowi Dianggap Gagal Atasi Kemiskinan Ekstrem

Target tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Target Pemerintah Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Belum Tercapai
Said Abdullah Sebut Target Pemerintah Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Belum Tercapai

Said juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.

Baca Selengkapnya
Benarkah Harga BBM Naik Mulai 1 Juni 2024? Jokowi Beri Bocoran Begini
Benarkah Harga BBM Naik Mulai 1 Juni 2024? Jokowi Beri Bocoran Begini

Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan

Penanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Setuju Harga BBM Non Subsidi Naik: Membebani APBN dan Cashflow Pertamina
Anggota DPR Setuju Harga BBM Non Subsidi Naik: Membebani APBN dan Cashflow Pertamina

Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Akhirnya Blak-blakan Kenapa Indonesia Harus Impor Beras
Presiden Jokowi Akhirnya Blak-blakan Kenapa Indonesia Harus Impor Beras

Sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Sri Mulyani Lunasi Utang ke Bulog, Nilainya Rp16 Triliun
Jokowi Minta Sri Mulyani Lunasi Utang ke Bulog, Nilainya Rp16 Triliun

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.

Baca Selengkapnya