Nasib audit Petral tak jelas, janji Jokowi berantas mafia diragukan
Merdeka.com - PT Pertamina telah menyelesaikan audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sepanjang 1 Juli-30 Oktober 2015. Namun demikian, pemerintah masih belum memutuskan mau dibawa ke mana hasil audit ini.
Direktur IRESS, Marwan Batubara secara tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya saat kampanye sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Di mana Jokowi berjanji akan memberantas mafia minyak dan gas bumi di Indonesia (Migas).
"Apakah ini serius Jokowi berantas mafia?" tanya Marwan dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).
-
Siapa yang sebut Pertamina 'gudang' mafia di BUMN? Dalam rapat, anggota Komisi VI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyebutkan Pertamina merupakan 'gudang' mafia yang ada di BUMN.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
-
Kenapa Pertamina disebut 'gudang' mafia? 'Karena terus terang di Pertamina ini ada berkumpulnya, berkumpulnya mafia-mafia di BUMN adalah di Pertamina. Karena itu harus hati-hati,' kata Nasim.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Pertamina dan Polri menjalin kerja sama? Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. 'Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,' pungkas Fadjar.
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
Marwan menilai pemerintahan Jokowi-Jk tak pernah serius memberantas mafia migas. Buktinya, rekomendasi awal yang diajukan tim tata kelola reformasi migas (TTKRM) di bawah naungan Kementerian ESDM yang meminta agar audit Petral hanya dilakukan selama satu tahun terakhir.
Namun, Pertamina setelah berkonsultasi dengan auditor forensik untuk Petral, Kordamentha maka audit menjadi tiga tahun terakhir.
"Kenapa ini satu tahun? Kalau enggak mundur audit forensiknya jadi lima tahun ke belakang. Mungkin (Jokowi) setengah serius," ujar Marwan.
Namun, dia mengapresiasi keberanian presiden untuk melakukan audit forensik terhadap Petral. Walaupun langkah kongkrit tersebut masih belum jelas akan dibawa ke mana.
Sebelumnya, Kementerian ESDM dan Pertamina telah merilis hasil audit forensik yang dilakukan terhadap Petral. Dalam laporannya tersebut, dinyatakan bahwa ada pihak ketiga yang bermain dalam proses tender Petral dan menyebabkan diskon harga yang didapatkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya didapatkan. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Presiden Jokowi tidak memiliki political will tentang penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca Selengkapnya