Negara G-20 dinilai tak mampu atasi krisis global
Merdeka.com - Juru Bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid menilai, negara yang tergabung dalam G-20 tidak akan bisa mengatasi krisis global jika sistem ekonomi neoliberal yang menjadi paradigma organisasi tersebut belum dikoreksi.
Seperti diketahui, neoliberalisme adalah paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN, deregulasi/penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (public service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
"G-20 nyaris belum melakukan tindakan krusial dan belum mampu menjawab krisis global sampai akar masalah. Karena tidak ada upaya restrukturisasi pilar dari ideologi ekonomi dari negara G-20," kata Khalisah dalam diskusi di Jakarta, Kamis (6/7).
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa yang menjadi tantangan ekonomi global bagi BRI? Tantangan Perlambatan Ekonomi Global Sejak Tahun Lalu Berbagai tantangan ketidakpastian ekonomi, seperti kondisi perekonomian yang dihantui resesi dan perlambatan ekonomi global sejak tahun lalu.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
-
Kenapa program susu Prabowo-Gibran sulit terwujud? Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy menilai, program pembagian susu gratis yang digalang presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal. Alasannya karena populasi sapi perah di Indonesia masih terbatas di kisaran 500.000 ekor saja. Tentu saja dengan ketersediaan sapi perah tersebut kebutuhan susu untuk program Prabowo-Gibran sulit terwujud.
Menurutnya, rezim pertumbuhan ekonomi global justru semakin membuka peluang tingginya ketimpangan penguasaan sumber daya alam, termasuk sumber-sumber agraria. Padahal, penguasaan oleh segelintir korporasi atas sumber daya alam tersebut hampir selalu berujung konflik.
"Karena mengacu pada perjanjian perdagangan internasional yang memihak pada kepentingan korporasi dan mengurangi peran negara, maka ketidakadilan dan krisis adalah keniscayaan," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Puan dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Amerika Selatan.
Baca SelengkapnyaPuan meminta komunitas internasional untuk memastikan tata global saat ini pun dapat mengatasi tantangan Abad ke-21, khususnya PBB.
Baca SelengkapnyaDi tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan bahwa permasalahan ekonomi tak dapat dipisahkan dari urusan geopolitik, termasuk konflik yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaSegala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bicara mengenai solidaritas internasional yang menurun di tengah ketegangan geopolitik.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca Selengkapnya