Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Negara Punya Piutang Rp76 Triliun, Kapan Bisa Ditagih Semua?

Negara Punya Piutang Rp76 Triliun, Kapan Bisa Ditagih Semua? Utang. ©2018 liputan6.com

Merdeka.com - Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) mencatat jumlah piutang negara atau daerah yang diurus PUPN sebanyak 50.769 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Adapun jumlah piutang tersebut tercatat dengan jumlah nilai outstanding sebesar Rp76,89 triliun.

Lalu kapan bisa ditagih semua?

Kepala Subdirektorat Piutang Negara II Kementerian Keuangan Sumarsono mengatakan, pihaknya menginginkan penarikan piutang segera dapat dilakukan. Namun hal ini menghadapi sejumlah tantangan di antaranya karakteristik, bentuk piutang dan debitur.

"Kapan target? Kami inginnya kalau bisa sekali pukul selesai, tapi berkas kami beraneka ragam karakteristik, bentuk dan debiturnya," kata Sumarsono dalam diskusi virtual, Jakarta, Jumat (12/11).

Sumarsono melanjutkan, dengan adanya penumpukan piutang yang cukup besar, maka pihaknya menargetkan minimal 20 persen dari nilai outstanding bisa selesai dalam satu tahun. Alasannya, berkas terus masuk sebab aktivitas ekonomi terus berjalan.

"Sehingga pimpinan saat ini menargetkan setiap tahun harus bisa selesaikan 20 persen dari jumlah outsanding, hanya hitung outstanding. Agak kesulitan sebab berkas masuk lagi masuk lagi. Kenapa? Selama masih ada kegiatan ekonomi dan transaksi maka potensi piutang akan masih ada," jelasnya.

Meski demikian, Sumarsono meyakini, piutang triliunan tersebut akan bisa ditagihkan. "Tetapi kami yakini kami berupaya selesaikan piutang yang ada diserahkan ke PUPN," jelasnya.

Adapun tantangan yanh dihadapi oleh PUPN di antaranya adalah alamat tidak diketahui. Untuk menyelesaikan tantangan ini PUPN bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

"Pada umumnya ini tantangan berupa alamat tak diketahui, namun dengan berbagai metode yang kami lakukan kami lakukan tracing alamat, pada umumnya bisa kami temui. Sebab kami akan kerjsama dengan KL terkait," jelasnya.

"Misalnya seperti alamat tidak diketahui, kami sudah lakukan berbagai macam kerjasama seperti dengan dukcapil bisa tracing dengan KTP, setelah dapat NIK pemadanan maka kita akan telusuri dan kita akan dapatkan alamat yang bersangkutan," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Baca Selengkapnya
Ada Perbedaan Hitungan Utang BLBI Antara Satgas dan Obligor, Mahfud MD Buka Suara
Ada Perbedaan Hitungan Utang BLBI Antara Satgas dan Obligor, Mahfud MD Buka Suara

Satgas BLBI masih mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan hitungan utang antara obligor/debitur dan besaran utang yang ditetapkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ternyata Sudah Tarik Utang Rp107,6 Triliun di Januari 2024
Pemerintah Ternyata Sudah Tarik Utang Rp107,6 Triliun di Januari 2024

Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Selengkapnya
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024

Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.

Baca Selengkapnya
Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi
Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi

Megawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp266 Triliun Hingga 31 Juli 2024, Lebih Tinggi Dibanding Realisasi Tahun Lalu
Pemerintah Tarik Utang Rp266 Triliun Hingga 31 Juli 2024, Lebih Tinggi Dibanding Realisasi Tahun Lalu

Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Baca Selengkapnya