Negara Punya Piutang Rp76 Triliun, Kapan Bisa Ditagih Semua?
Merdeka.com - Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) mencatat jumlah piutang negara atau daerah yang diurus PUPN sebanyak 50.769 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Adapun jumlah piutang tersebut tercatat dengan jumlah nilai outstanding sebesar Rp76,89 triliun.
Lalu kapan bisa ditagih semua?
Kepala Subdirektorat Piutang Negara II Kementerian Keuangan Sumarsono mengatakan, pihaknya menginginkan penarikan piutang segera dapat dilakukan. Namun hal ini menghadapi sejumlah tantangan di antaranya karakteristik, bentuk piutang dan debitur.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Siapa yang bisa bantu masalah utang? Anda bisa meminta bantuan kepada seorang ahli yang mengerti kasus utang piutang.
-
Mengapa hutang perlu dilunasi? Penting untuk disadari adalah, hutang merupakan beban yang wajib dibayar. Sebab perkara hutang akan terus berlanjut bahkan hingga sampai di akhirat apabila belum terlunaskan.
-
Kenapa utang dapat mengganggu aliran kas? Kamu harus ingat, pengeluaran tambahan dan utang bisa sangat mengganggu aliran kas. Pengeluaran tambahan dan utang dapat secara signifikan mengganggu aliran kas yang sehat. Ketika terjebak dalam siklus pengeluaran tambahan atau membebani diri dengan utang, konsekuensinya dapat merugikan secara finansial dan emosional.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
"Kapan target? Kami inginnya kalau bisa sekali pukul selesai, tapi berkas kami beraneka ragam karakteristik, bentuk dan debiturnya," kata Sumarsono dalam diskusi virtual, Jakarta, Jumat (12/11).
Sumarsono melanjutkan, dengan adanya penumpukan piutang yang cukup besar, maka pihaknya menargetkan minimal 20 persen dari nilai outstanding bisa selesai dalam satu tahun. Alasannya, berkas terus masuk sebab aktivitas ekonomi terus berjalan.
"Sehingga pimpinan saat ini menargetkan setiap tahun harus bisa selesaikan 20 persen dari jumlah outsanding, hanya hitung outstanding. Agak kesulitan sebab berkas masuk lagi masuk lagi. Kenapa? Selama masih ada kegiatan ekonomi dan transaksi maka potensi piutang akan masih ada," jelasnya.
Meski demikian, Sumarsono meyakini, piutang triliunan tersebut akan bisa ditagihkan. "Tetapi kami yakini kami berupaya selesaikan piutang yang ada diserahkan ke PUPN," jelasnya.
Adapun tantangan yanh dihadapi oleh PUPN di antaranya adalah alamat tidak diketahui. Untuk menyelesaikan tantangan ini PUPN bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
"Pada umumnya ini tantangan berupa alamat tak diketahui, namun dengan berbagai metode yang kami lakukan kami lakukan tracing alamat, pada umumnya bisa kami temui. Sebab kami akan kerjsama dengan KL terkait," jelasnya.
"Misalnya seperti alamat tidak diketahui, kami sudah lakukan berbagai macam kerjasama seperti dengan dukcapil bisa tracing dengan KTP, setelah dapat NIK pemadanan maka kita akan telusuri dan kita akan dapatkan alamat yang bersangkutan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaAngka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI masih mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan hitungan utang antara obligor/debitur dan besaran utang yang ditetapkan pemerintah
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca SelengkapnyaMegawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.
Baca SelengkapnyaRealisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca Selengkapnya