Negara raup Rp 29,5 T jual gas bumi selama 20 tahun
Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menandatangani lima kesepakatan jual beli gas bumi. Nilai kontrak total perjanjian tersebut diperkirakan mencapai Rp 29,5 triliun.
"Perjanjian ini berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara sekitar USD 2,266 miliar atau Rp 29,5 triliun selama kontrak berlangsung," ujar Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/5).
Menurut Amien, pemanfaatan seluruh gas bumi yang terkontrak ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 03 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Dalam Negeri dengan Prioritas untuk pupuk, kelistrikan, dan industri.
-
Dimana PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
-
Siapa yang menandatangani PKS BPH Migas dan Sulut? Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Sulawesi Utara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
-
Kapan PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Di mana penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemprov Sultra? Bertempat di Kantor BPH Migas, Senin (7/10/2024) Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyerahkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) yang diwakili Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sultra, Mustakim.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan kerja sama BPH Migas? Momentum penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
Adapun perjanjian pertama adalah Amandemen III Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Santos (Sampang) Pty Ltd dengan PT Indonesia Power dengan pasokan sebesar 29 billion British thermal unit per day (BBTUD) selama 10 tahun sejak 2009.
Kedua, Amandemen I PJBG antara CNOOC dengan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ selama dua tahun sebesar 1 BBTUD selama dua tahun. Ketiga, PJBG antara Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) dengan PT Petrokimia Gresik sebesar 85 BBTUD selama 10 tahun.
Keempat, Amandemen II PJBG antara HCML dengan PT. Perusahaan Gas Negara sebesar 20 BBTUD selama 20 tahun. Terakhir, Amandemen II PJBG antara HCML dengan PT. Inti Alasindo Enery sebesar 40 BBTUD selama 20 tahun.
"Untuk sektor kelistrikan, diharapkan dapat mendukung peningkatan rasio elektrifikasi. Selain itu, akan menurunkan beban subsidi pemerintah akibat migrasi pemakaian BBM ke gas bumi," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Volume yang dialirkan nantinya diperuntukkan berbagai konsumen yaitu sektor kelistrikan dan industri.
Baca SelengkapnyaShinta menyampaikan, dibutuhkan kesepahaman dari semua pihak agar optimasi pemanfaatan gas bumi dapat tercapai.
Baca SelengkapnyaPGN dan XSI berkomitmen untuk pemanfaatan gas bumi hingga mencapai nilai kontrak 18 BBTUD selama jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
Baca SelengkapnyaPGN berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan gas bumi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Baca SelengkapnyaSmelter Tembaga Freeport Dapat Suplai Gas Bumi 9,49 BBTUD, Sumbernya Dari Sini
Baca SelengkapnyaUpaya meningkatkan volume penjualan diberbagai wilayah terus dilakukan, baik di wilayah yang tersedia jaringan maupun penetrasi infrastruktur wilayah baru.
Baca SelengkapnyaSKK Migas menargetkan lifting minyak hingga 1 juta barel per hari hingga 2030.
Baca SelengkapnyaLuhut juga memaparkan bahwa ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerdapat dua sumur eksplorasi yang menjadi komitmen kerja pasti (KKP), yang nantinya akan dilakukan pengeboran di WK Ketapang.
Baca SelengkapnyaUntuk mendukung penetrasi pasar domestik, akan dilakukan kajian bersama pengembangan infrastruktur gas bumi atau terminal LNG di Pasuruan, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaCapaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 181.000 BOPD.
Baca SelengkapnyaLuhut menceritakan, kesepakatan ekspor listrik dengan Singapura sudah dimulai melalui nota kesepahaman alias MoU pada Maret 2023.
Baca Selengkapnya