Neraca keuangan pemerintah makin merah saat utang ditambah

Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama, mengatakan posisi utang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang, menurutnya, karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi.

Dia melanjutkan neraca keuangan pemerintah semakin merah justru ketika menambah utang baru. Hal ini terlihat pada rasio keseimbangan premier terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2017 mengalami minus sebesar 1,31 persen.

"Hal ini menunjukkan cash flow pemerintah justru semakin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, untuk membayar bunga dan cicilan utang terus ditopang oleh utang baru," ujarnya saat Press Release Menggugat Produktivitas Utang, di Kantor INDEF Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu, (21/3).

Sedangkan, tambah Riza, rasio utang terhadap PDB tahun 2017 sebesar 2,89 persen memang masih dalam batas wajar. "Menurut penjelasan Pasal 12 ayat 3 UU No 17 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB," tuturnya.

Riza melanjutkan total utang negara Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun saat ini. Angka tersebut, terdiri dari total utang pemerintah dan swasta.

"Kementerian Keuangan dalam APBN 2018, menyatakan total Utang pemerintah mencapai Rp 4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp 3.128 triliun, terdiri SBN denominasi Rupiah Rp 2.279 triliun, dan dalam denominasi Valas Rp 849 triliun. Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 2.389 triliun," papar Riza.