Ngadu ke DPR, jemaah sebut Kemenag lalai awasi bisnis First Travel

Merdeka.com - Masyarakat korban penipuan agen penyelenggara perjalanan umroh, First Travel bertemu dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa korban dan kuasa hukum jamaah dari berbagai daerah.

Salah satu kuasa hukum korban First Travel, Rizki Rahmadiansyah menyebut Kementerian Agama lalai dalam menjalankan tugasnya mengawasi perjalanan umroh ke Tanah Suci. Kelalaian tersebut ditandai dengan tidak memiliki data jumlah jemaah yang akan diberangkatkan oleh First Travel.

"Kementerian Agama lalai melakukan apa yang diperintahkan undang-undang dan apa yang diperintahkan turunan undang-undang. Saya melihat disini, ada kelalaian dalam pengawasan," ujar Rizki di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta, Kamis (12/10).

"Salah satunya, hingga dua minggu penutupan First Travel, Kementerian Agama tidak memiliki data jumlah jemaah yang akan diberangkatkan. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang salah terhadap cara pengawasan," tambahnya.

Rizki menceritakan, saat bertemu dengan Kementerian Agama, pihaknya tidak mendapatkan solusi mengenai masalah yang tengah dihadapi jemaah. Pihaknya selalu dikecewakan dengan alasan Kementerian Agama hanya mengawasi rencana perjalanan.

"Kita ketemu Kemenag, selalu bilang yang mereka awasi hanya rencana perjalanannya. Entah apa itu maksud pengawasan rencana perjalanan. Disini saya mau bilang kalau yang diawasi hanya rencana berarti masih awang-awang," jelasnya.

Rizki menambahkan, pihak Kementerian Agama juga terkesan menyalahkan jemaah karena memilih biro perjalanan umroh murah. "Sudah terjadi malah salah-salahan. Kita tidak bisa terima ucapan kenapa mau jamaah bayar murah. Kenapa mau? Lah, pemerintah kenapa memperbolehkan travel itu buka biro perjalanan," tegasnya.

Untuk itu, Rizki meminta anggota DPR dapat membantu masyarakat korban First Travel memperoleh keadilan. Termasuk solusi mengenai dana masyarakat yang telah disetorkan kepada First Travel.

"Kami minta komisi VIII membantu kami mendapat keadilan. Mengumpulkan stakeholder terkait dan menyampaikan keinginan kami," tandasnya.