Niat jual gedung kementerian, Menteri Rini hujan kritik

Merdeka.com - Niat baik dimunculkan pada saat tak tepat hanya akan melahirkan prasangka. Inilah situasi dihadapi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno hari-hari ini.

Disaat belum mencatat prestasi apa-apa, Rini malah ingin menjual gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat. Itu dilakukan atas nama hidup hemat.

Dia tak butuh gedung 22 lantai itu untuk tempat kerja sekitar 250 karyawan kementerian.

"Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit," kata Rini, di Jakarta, kemarin.

Sayang, menurut Rini, dia tidak bisa menjualnya ke swasta. Untungnya, dia sudah mendapatkan pembeli potensial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terlepas dari niat baik hidup hemat. Rini mungkin tak sadar ucapan jual aset negara dikeluarkannya malah mengembalikan kesadaran sebagian orang akan penjualan Indosat. Perusahaan telekomunikasi pelat merah ini dilego mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Singapura pada 2002.

Dan, Megawati adalah patron Presiden Joko Widodo. Tak pelak lagi, sketsa-sketsa itu membentuk gambaran utuh asumsi bahwa penjualan gedung akan menjadi titik awal privatisasi aset negara lainnya.

Kritik pun berdatangan dari berbagai kalangan, terutama politisi. Untuk meredam gejolak di masyarakat, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebut penjualan gedung Kementerian BUMN baru sebatas wacana.

Berikut pihak mengkritik penjualan gedung Kementerian BUMN.

BUMN Watch

Organisasi nirlaba pengawas kinerja BUMN itu menilai Rini Soemarno salah sasaran jika ingin mengejar efisiensi dari penjualan gedung kementerian."Tidak tepat karena berapa sih yang diefisiensikan. Yang diefisiensikan harusnya perusahaan BUMN. Gedung itu kecil," ujar Koordinator BUMN Watch Naldy Nazar Haroen, di Jakarta, kemarin.Sebab, Naldy melihat banyak perusahaan pelat merah belum efisien."Jadi jangan bicara gedungnya. Efisiensi dengan menurunkan biaya operasional agar tidak terlalu besar," kata dia.

Wakil Ketua DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap aneh alasan Rini Soemarno menjual gedung kementerian BUMN. Dia curiga penjualan itu menjadi titik awal privatisasi perusahaan pelat merah"Kalau masalah penjualan itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya Meneg BUMN itu cara berpikirnya kreatif. Kalau hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin," kata Fadli, Jakarta, kemarin.Dia melanjutkan, "Ini saya kira sangat berbahaya. Masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai?" Atas dasar itu, politisi Partai Gerindra itu menolak rencana Rini ingin jual gedung berada di bilangan Monas itu. Dia meminta agar jangan sampai ada aset negara yang dijual oleh pemerintah.

Politisi Golkar

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik niat Rini Soemarno ingin jual gedung kementerian. Menurut dia, Rini tidak bisa sembarangan menjual aset milik negara itu."Dulu milik Garuda dibeli oleh Kementerian BUMN karena ring satu Monas tidak boleh ada gedung swasta. Kalau Meneg BUMN mau menjual gedung tersebut seharusnya meminta persetujuan Menteri Keuangan sebagai menteri yang bertugas mengawasi, dan menjadi kuasa negara atas semua aset negara," kata Misbakhun, Jakarta, kemarin.Anggota Komisi XI DPR ini menilai tak masuk akal jika Rini menjual gedung itu kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebab, kata dia, kas pemerintah DKI sama saja dengan uang negara."Kalau dijual ke Pemda DKI, apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cashdari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan."

Wakil Presiden

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui wacana penjualan gedung Kementerian BUMN dilontarkan Rini Soemarno. Namun, dia mengingatkan, penjualan aset pemerintah termasuk memerlukan proses panjang."Soal ada menteri ingin menjual gedung BUMN saya belum mengetahui, tapi itu masih wacana. Kalau mau jual betul maka harus ada izin dari presiden dan DPR," kata Jusuf Kalla kepada pers di kantornya, kemarin.Meski begitu, Jusuf Kalla tidak menutup kemungkinan penjualan gedung milik pemerintah. "Ya mungkin saja, tapi penjualan itu belum kita bicarakan," katanya. (mdk/bim)