Nilai Perdagangan Karbon di Indonesia Dinilai Terlalu Murah

Merdeka.com - Pemerintah telah menetapkan harga nilai perdagangan karbon sebesar Rp 30.000 per ton atau sekitar USD2.Harga yang ditetapkan pemerintah tersebut dinilai sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata harga perdagangan karbon dunia sebesar USD10. Bahkan di beberapa negara, harga karbon dijual mencapai USD100 per ton.

"Kalau dibandingkan negara-negara lain, ini sebenarnya kecil sekali. Hanya sekitar USD 2, kalau di negara lain ini sudah tinggi nilainya," kata Forest Canmpaigner Greenpeace Indonesia, M. Iqbal saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (21/11).

Dia menjelaskan, pajak karbon sebenarnya hanya meningkatkan beban bagi pemberi emisi. Dia pun menyangsikan efektivitas pengenaan pajak karbon bila nilai perdagangan karbon hanya USD2 per ton. Apalagi, yang menjadi subjek pajak karbon merupakan konsumen yang menghasilkan emisi, bukan produsen yang menghasilkan produk emisi seperti batubara.

"Ini belum tentu akan menekan emisi karbon, satu sisi penekanan ini hanya pada konsumen bukan produsen," kata Iqbal.

Harga karbon yang terlalu rendah ini juga sulit diubah, sebab telah ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. "Ini kan produk undang-undang, sulit juga mengubahnya. Padahal paling tidak seharusnya diatur tidak jauh dari rata-rata harga karbon dunia sekitar USD 10," tuturnya.

Namun, rendahnya harga karbon ini menurut Iqbal bisa disiasati dengan menerapkan skema pajak progresif. Semakin besar perusahaan menghasilkan emisi, maka sanksi berupa pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi. Sehingga tujuan pemerintah menekan emisi karbon dengan pajak karbon bisa lebih efektif.

Catatannya, pengenaan pajak karbon ini dilakukan secara berkeadilan. Artinya harus bisa membedakan industri besar dan industri kecil seperti UMKM. "Nah kalau mau karbon tax ini menggunakan sistem progresif, jadi semakin tinggi emisi yang dikeluarkan, dendanya ini bisa lebih tinggi," kata dia.