Obligasi global Indonesia diganjar Fitch rating BBB-

Merdeka.com - Lembaga pemeringkat keuangan Fitch Ratings menyatakan obligasi global pemerintah Indonesia dalam denominasi Dolar Amerika memperoleh rating BBB-, dengan catatan stabil untuk jangka panjang. Penilaian itu ditujukan untuk surat utang yang jatuh tempo pada kurun 2024-2044.

Dalam keterangan pers yang dilansir Selasa (7/1), rating surat utang internasional yang dilansir Indonesia itu menggambarkan kinerja pemerintah. Misalnya, melebarnya defisit akun neraca transaksi berjalan walau dalam batas yang bisa ditoleransi.

Persoalan defisit itulah yang membuat rating surat utang global Indonesia hanya diganjar BBB-. Investor luar negeri dikhawatirkan mudah beralih, ketika kondisi makro ekonomi di Tanah Air memburuk.

"Defisit neraca transaksi berjalan beberapa tahun terakhir membuat Indonesia rentan terhadap sentimen investor internasional dan arus keluar modal secara tiba-tiba," seperti dikutip dari laporan Fitch.

Dalam keterangan tertulis itu, Fitch sekaligus mengapresiasi keberhasilan pemerintah mengurangi dampak buruk penarikan stimulus Bank Sentral Amerika. Cadangan devisa yang sempat anjlok, posisinya juga membaik memasuki triwulan IV 2013.

Persoalannya, selain defisit neraca transaksi berjalan, Indonesia punya segudang masalah di sektor riil. "Itu merupakan masalah struktural, mencakup buruknya infrastruktur, birokrasi yang lamban, serta persoalan korupsi laten, sehingga mengurangi potensi perkembangan Indonesia," urai Fitch.

Total surat utang yang rencananya diterbitkan pemerintah pada 2014 mencapai Rp 359,84 triliun. Obligasi dalam Rupiah bakal lebih dominan, jumlahnya Rp 293,09 triliun. Sedangkan surat utang dalam mata uang asing jika dirupiahkan setara Rp 66.74 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menegaskan penerbitan surat utang akan terus dilakukan. Berkaca pada kebutuhan anggaran 2013, APBN saja tak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Kalau pinjaman proyek itu untuk bangun negeri, jembatan, bandara, alutsista. Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN), betul-betul saya terbitkan karena kekurangan penerimaan kekurangan uang. Itu lazim di banyak negara," ujarnya. (mdk/bim)