Follow
OJK: Aset BPD Rp 525 T, harusnya bisa dorong ekonomi daerah
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad menyebut aset seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp 525 triliun. Dengan aset sebesar ini, harusnya BPD bisa mendorong perekonomian daerah.
"Harusnya ini bisa mendorong pembangunan ekonomi daerah, tapi dalam banyak hal kami melihat masih banyak tantangan yang dihadapi oleh BPD," kata Muliaman dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (13/1).
Melihat kondisi ini, Muliaman akan mendorong kerja sama antar sesama BPD, antar BPD dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bank swasta lainnya.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Mengapa Bank Jatim mendukung UMKM binaan di Misi Dagang Bengkulu? 'Keikutsertaan Misi Dagang selama ini menjadi bentuk komitmen bankjatim yang tidak hanya support di bidang pendanaan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi perkembangan UMKM di Jawa Timur baik pada sisi promosi maupun akses pasar. Karena itu, kami fasilitasi UMKM binaan bankjatim untuk ikut misi dagang di Bengkulu kali ini,' paparnya.
-
Dimana BRI akan berdayakan UMKM? ada acara ini juga diumumkan dua provinsi yang akan mendapatkan program pemberdayaan khusus untuk perempuan pengusaha yakni Lampung dan Jawa Barat.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
"Kapasitas BPD diharapkan akan meningkat dan mampu mengatasi berbagai tantangan sehingga berperan lebih baik di daerah masing-masing," katanya.
Ke depannya, Muliaman juga berjanji akan melanjutkan program transformasi BPD yang meliputi peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan dan kontribusi pembangunan daerah.
"Ini semua untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, sehingga pembangunan tidak terfokus di Jawa. Peran gubernur dan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.
Baca Selengkapnya
Peningkatan tersebut terutama disalurkan kepada BUMN yang menjalankan fungsi strategis bagi negara seperti PLN, Pertamina, dan BULOG.
Baca Selengkapnya
Relasi ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Baca Selengkapnya
Namun hal -hal tersebut tidak akan bisa meningkat dan berkembang tanpa adanya modal usaha.
Baca Selengkapnya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca Selengkapnya
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Aturan modal inti minimum ini efektif berlaku mulai Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Sunarso menyebut, selain menaik kelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting.
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan BUMN dan UMKM harus terus berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya