Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OJK: Aset BPD Rp 525 T, harusnya bisa dorong ekonomi daerah

OJK: Aset BPD Rp 525 T, harusnya bisa dorong ekonomi daerah Ilustrasi Bank. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad menyebut aset seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp 525 triliun. Dengan aset sebesar ini, harusnya BPD bisa mendorong perekonomian daerah.

"Harusnya ini bisa mendorong pembangunan ekonomi daerah, tapi dalam banyak hal kami melihat masih banyak tantangan yang dihadapi oleh BPD," kata Muliaman dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (13/1).

Melihat kondisi ini, Muliaman akan mendorong kerja sama antar sesama BPD, antar BPD dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bank swasta lainnya.

"Kapasitas BPD diharapkan akan meningkat dan mampu mengatasi berbagai tantangan sehingga berperan lebih baik di daerah masing-masing," katanya.

Ke depannya, Muliaman juga berjanji akan melanjutkan program transformasi BPD yang meliputi peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan dan kontribusi pembangunan daerah.

"Ini semua untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, sehingga pembangunan tidak terfokus di Jawa. Peran gubernur dan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan," tutupnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dorong Bank Pembangunan Daerah Berdaya Tahan, OJK Luncurkan Roadmap Penguatan BPD
Dorong Bank Pembangunan Daerah Berdaya Tahan, OJK Luncurkan Roadmap Penguatan BPD

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.

Baca Selengkapnya
BNI Proaktif Dukung Upaya Pemulihan dan Peningkatan Kinerja BUMN
BNI Proaktif Dukung Upaya Pemulihan dan Peningkatan Kinerja BUMN

Peningkatan tersebut terutama disalurkan kepada BUMN yang menjalankan fungsi strategis bagi negara seperti PLN, Pertamina, dan BULOG.

Baca Selengkapnya
BTN Siap Kolaborasi dengan PP Muhammadiyah Perkuat Ekonomi Syariah
BTN Siap Kolaborasi dengan PP Muhammadiyah Perkuat Ekonomi Syariah

Relasi ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Baca Selengkapnya
DKUKMP Bontang Gandeng Perbankan Majukan Pelaku Usaha
DKUKMP Bontang Gandeng Perbankan Majukan Pelaku Usaha

Namun hal -hal tersebut tidak akan bisa meningkat dan berkembang tanpa adanya modal usaha.

Baca Selengkapnya
BPK dan BPKP Ungkap Tantangan Perusahaan BUMN Lima Tahun ke Depan, Ini Detailnya
BPK dan BPKP Ungkap Tantangan Perusahaan BUMN Lima Tahun ke Depan, Ini Detailnya

Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.

Baca Selengkapnya
Lebarkan Sayap Bisnis, Bank Jatim MoU KUB dengan Bank Lampung
Lebarkan Sayap Bisnis, Bank Jatim MoU KUB dengan Bank Lampung

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat.

Baca Selengkapnya
Danantara Segera Beroperasi, Muliaman Hadad Serahkan PP dan Perpres ke Mensesneg
Danantara Segera Beroperasi, Muliaman Hadad Serahkan PP dan Perpres ke Mensesneg

Danantara sudah melakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru OJK, Modal Inti Minimum BPR dan BPRS Jadi Rp6 Miliar Mulai Desember 2024
Aturan Baru OJK, Modal Inti Minimum BPR dan BPRS Jadi Rp6 Miliar Mulai Desember 2024

Aturan modal inti minimum ini efektif berlaku mulai Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Upaya BRI untuk Formalisasi UMKM
Ini Upaya BRI untuk Formalisasi UMKM

Sunarso menyebut, selain menaik kelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji Kontribusi BUMN, Erick: Alhamdulillah Beri Dampak Nyata untuk Ultramikro dan UMKM
Jokowi Puji Kontribusi BUMN, Erick: Alhamdulillah Beri Dampak Nyata untuk Ultramikro dan UMKM

Erick mengatakan BUMN dan UMKM harus terus berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya