Follow
OJK beberkan penyebab bisnis sektor maritim sulit dapat kredit bank
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo bermimpi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Kekuatan ekonomi bertumpu pada sektor kelautan. Namun sayangnya, pelaku bisnis sektor ini kerap mengeluhkan minimnya dukungan perbankan untuk ekspansi bisnis mereka.
Sektor kemaritiman sulit mendapat kucuran kredit dari bank lantaran account officer (AO) perbankan tidak menguasai sektor maritim. Menurut Deputi Komisioner Pengawasan Bank OJK Irwan Lubis, kurang pahamnya perbankan terhadap potensi yang ada di sektor Kemaritiman membuat bank ragu menerima pengajuan kredit pengusaha yang sudah atau bakal berkecimpung di sektor kemaritiman.
"AO-nya mereka (perbankan) kan kebanyakan pendidikannya keuangan atau akuntansi, jadi tidak paham untuk sektor kemaritiman," ujar Irwan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor jasa keuangan? Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat. Selain itu, likuiditas industri keuangan juga sangat memadai dengan profil risiko yang manageable.
-
Kenapa OJK optimis terhadap sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
OJK meminta perbankan mempekerjakan orang yang mempunyai pengetahuan di sektor Kemaritiman.
Tak hanya SDM yang tak mumpuni, faktor lain yang membuat perbankan pesimis adalah kredit macet kerap terjadi di sektor Kemaritiman.
"Kredit macet atau bermasalah di sektor kelautan dan perikanan ini masih tinggi bahkan sampai menyentuh double digit," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim.
Baca Selengkapnya
Ogi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca Selengkapnya
Sejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.
Baca Selengkapnya
Adanya pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman melalui Fintech lending, disebabkan mereka yang selama ini belum dapat mengakses industri perbankan.
Baca Selengkapnya
Sektor perikanan jadi sektor paling rendah terhadap realisasi investasi.
Baca Selengkapnya
Tidak semua bank akan selalu menyetujui permohonan kredit.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca Selengkapnya
Ketidakmampuan membayar cicilan saat belum bekerja ini menjadi catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Baca Selengkapnya
Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca Selengkapnya
Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya literasi keuangan digital.
Baca Selengkapnya
Sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.
Baca Selengkapnya
Credit scoring adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur.
Baca Selengkapnya