OJK belum dapat surat lamaran dari peminat Bank Muamalat
Merdeka.com - Ketua Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan konsorsium yang akan menjadi investor di Bank Muamalat belum mengajukan surat izin. Pada dasarnya, dia menyatakan, OJK memperbolehkan semua pihak untuk mengajukan diri sebagai investor di bank syariah tertua Indonesia ini, asalkan memenuhi kaidah yang telah ditentukan.
"Silakan siapa saja boleh propose, siapa yang jadi lead konsorsium. Itu silakan, boleh, tapi harus propose kepada otoritas. Konsorsium itu kan ada anggotanya, jadi harus ada persetujuan anggota," ungkap dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/10).
Sebelumnya, Komisaris Utama Bank Muamalat Ilham Habibie menyampaikan, dia telah membuat konsorsium yang terdiri dari 4 anggota untuk menyelamatkan Bank Muamalat. Selain dirinya, anggota konsorsium lain yakni Arifin Panigoro, Lynx Asia, Dan SSG Hong Kong.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang bicara tentang perbankan syariah? Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam kegiatan OJK Mengajar di Fakulitas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (6/11).
-
Siapa yang terlibat dalam koalisi? Koalisi dibentuk oleh beberapa partai agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
Siapa pendiri Bank Nasional? Anwar Sutan Saidi merupakan segilintir konglomerat yang ada di Nusantara saat itu.Meski dari kalangan mampu, semangat juang Anwar tidak mudah padam dan tenggelam dalam kekayaannya. Ia pun diketahui juga ikut dalam aktivis pergerakan kemerdekaa Indonesia sekaligus pendiri Bank Nasional.
Bila benar ingin menyuntikan modal di sana, Wimboh menegaskan, tiap anggota dalam konsorsium tersebut harus melampirkan pemberian dana sebesar Rp 4 triliun yang ditunjukan dalam bentuk escrow.
"Di dalam escrow itu nominalnya sekitar Rp 4 triliun. Setelah ada escrow, baru berbicara. Baik yang jadi anggota, ketua konsorsium, harus kirim surat," tekannya.
"Dan yang kirim surat ini adalah pemegang saham pengendali atau yang ditunjuk diberi hak sebagai pemegang saham pengendali," dia menambahkan.
Wimboh pun mengimbau kepada pihak konsorsium untuk tidak hanya mendengungkan rencana investasi ini bila secara administratif belum siap.
"Kalau cuman bicara saja silakan, tapi surat formal kepada otoritas baru ada, baru siap, baru bicara serius," tegas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK selalu melakukan penilaian kinerja keuangan dan governansi bank secara berkala.
Baca SelengkapnyaPerubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPihak regulator di bidang keuangan dan perbankan akan segera melakukan groundbreaking pembangunan kantornya di IKN.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 7 pilar untuk memajukan industri kripto di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaTerkait hubungan antara BSI dan Muhammadiyah, Dian mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tugas manajemen dan pemegang saham pengendali.
Baca SelengkapnyaAda dua alasan secara individu investor asing belum masuk ke IKN.
Baca SelengkapnyaRUPS LB ini diadakan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Baca SelengkapnyaAnindya mengelola sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar USD15 miliar.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.
Baca Selengkapnya