Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OJK catat 449 pengaduan layanan jasa keuangan, tertinggi perbankan

OJK catat 449 pengaduan layanan jasa keuangan, tertinggi perbankan OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito mencatat pengaduan masyarakat mengenai transparansi layanan jasa keuangan sebanyak 449 aduan sejak tahun 2013 hingga 2018. Pengaduan tersebut sebagian besar mengenai keterbukaan informasi produk atau layanan perbankan yang dianggap tidak sesuai dengan penawaran di awal.

"Pengaduan terbesar pada sektor produk perbankan yang tidak sesuai sebesar 238 aduan. Kemudian, restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 82 aduan, pencairan atau klaim asuransi 75 aduan, kesulitan klaim 71 aduan, dan permasalahan agunan atau jaminan 43 aduan," ujar Sarjito di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (26/4).

Sarjito melanjutkan, data pengaduan konsumen ke OJK periode 2013 hingga 2018 menyebutkan pengaduan paling banyak adalah mengenai layanan perbankan yaitu sebesar 53,3 persen. Lalu perasuransian sebesar 25,8 persen, lembaga pembiayaan (multifinance) sebesar 12,7 persen, pasar modal 3 persen dan dana pensiun paling sedikit 1,3 persen.

"Jadi memang yang terbanyak adalah mengenai perbankan. Karena pengetahuan masyarakat mengenai perbankan ini sudah semakin besar, sehingga apapun yang mereka hadapi tidak adil mereka akan mengadukan," jelasnya.

Pengaduan ketidaktransparan produk perbankan akibat dari kesalahan di awal perjanjian. Di mana, pemberi layanan keuangan tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai produk yang ditawarkan. Hal ini kemudian, merugikan bagi konsumen ketika timbul suatu masalah.

"Masalah aduan pada produk jasa keuangan di pengaduan produk perbankan. Pertama, calon konsumen dianggap mengerti risiko dari kartu dan kredit yang diberikan perbankan. Selalu orang mengatakan bahwa calon nasabah itu pasti sudah mengerti akan produk jasa keuangan, padahal tidak juga. Semua itu masih harus dijelaskan dengan clear," ujarnya.

Sardito melanjutkan, selain informasi produk yang tidak terbuka hal lain yang membuat pengaduan sektor perbankan cukup tinggi adalah penjelasan agen yang minim mengenai kartu kredit, Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan kredit mikro. Padahal, ketiga komponen ini memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda beda.

"Hal ketiga yang membuat pengaduan perbankan besar yaitu, konsumen tidak menerima salinan perjanjian kredit. Keempat, penalti pelunasan yang dipercepat ditentukan sepihak. Kelima, tidak ada konfirmasi jumlah dana yang ditransfer. Keenam, perubahan bunga dan tenor yang tidak jelas," jelasnya.

Sementara itu, di sisi asuransi juga memiliki permasalahan yang sama. Di mana penyedia asuransi tidak jelas dalam memberikan informasi produk kepada nasabah (praktik telemarketing). "Misalkan biaya dan risiko tidak diinformasikan dengan baik, kadang saya sebagai calon nasabah ditawari hal yang terlalu menarik sekali," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Data OJK: 167 Pelaku Usahah Jasa Keuangan Ganti Rugi Konsumen Rp112 Miliar
Data OJK: 167 Pelaku Usahah Jasa Keuangan Ganti Rugi Konsumen Rp112 Miliar

Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.

Baca Selengkapnya
YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini Alasannya
YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini Alasannya

Jumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi Hingga Denda ke 71 Pelaku Jasa Keuangan Hingga Mei 2024
OJK Beri Sanksi Hingga Denda ke 71 Pelaku Jasa Keuangan Hingga Mei 2024

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 4.193 berasal dari sektor perbankan, 4.275 berasal dari industri financial technology.

Baca Selengkapnya
OJK Terima 12.733 Aduan Entitas Ilegal Sepanjang September
OJK Terima 12.733 Aduan Entitas Ilegal Sepanjang September

OJK telah menerima 288.000 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Baca Selengkapnya
OJK Catat 411 Pengaduan soal Kelakuan Debt Collector, Ada yang Mengancam dan Berkata kasar
OJK Catat 411 Pengaduan soal Kelakuan Debt Collector, Ada yang Mengancam dan Berkata kasar

OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini.

Baca Selengkapnya
OJK Terima 411 Aduan Terkait Pelanggaran 'Debt Collector': Ada Pengancaman hingga Tak Miliki Lisensi Resmi
OJK Terima 411 Aduan Terkait Pelanggaran 'Debt Collector': Ada Pengancaman hingga Tak Miliki Lisensi Resmi

Indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan financial technology (fintech).

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Per Juli 2024, OJK Terima 160 Pengaduan Spaylater
Per Juli 2024, OJK Terima 160 Pengaduan Spaylater

Penagihan kredit dilarang menggunakan cara kekerasan, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Baca Selengkapnya
Survei OJK: Literasi Keuangan di Indonesia Sangat Jomplang
Survei OJK: Literasi Keuangan di Indonesia Sangat Jomplang

OJK berkomitmen akan terus mengedukasi masyarakat mengenai sektor jasa keuangan pada berbagai aspek.

Baca Selengkapnya
Data OJK: Total Kerugian Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp139,67 Triliun
Data OJK: Total Kerugian Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp139,67 Triliun

Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Polri Kembali Jadi Lembaga Paling Banyak Diadu ke Komnas HAM
Polri Kembali Jadi Lembaga Paling Banyak Diadu ke Komnas HAM

Hal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.

Baca Selengkapnya