OJK didesak audit investigasi terkait gagal bayar klaim Jiwasraya
Merdeka.com - Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan audit investigasi terkait masalah gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ini sebagai peringatan dini untuk mendeteksi adanya gagal bayar klaim.
"OJK perlu audit investigasi seperti Menteri Rini sebutkan. Kalau bisa masuk ke dalam dan buat sistem peringatan dini, jadi setiap ada gejala gagal bayar OJK sudah bisa deteksi," tuturnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (11/10).
Selain itu, OJK harus proaktif dalam merespon masalah likuiditas yang menimpa asuransi pelat merah tersebut. "Intinya OJK harus turun tangan, proaktif. Karena ini kasusnya sama dengan Bumiputera. Belum selesai Bumiputera, udah ada lagi Jiwasraya," jelasnya.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diminta OJK lakukan untuk nasabah pinjol? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif menyelesaikan persoalan pinjaman nasabah dengan pinjaman online (pinjol) legal.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Mengapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK diminta bantu nasabah pinjol legal? 'Komisi XI mendorong OJK memfasilitasi nasabah terkait penyelesaian pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Termasuk terkait adanya bukti kekerasan yang melibatkan debt collector dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK,' kata Puteri saat dihubungi, Kamis (21/9).
Irvan mengakui bahwa dalam kasus ini nasabah sangat dirugikan. Oleh sebab itu, pemerintah disarankan secepatnya membentuk lembaga penjamin polis.
"Itulah pentingnya dibentuk lembaga penjamin polis seperti halnya lembaga penjamin simpanan di industri perbankan. Sampai sekarang kan belum dibentuk," tandas dia.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Liputan6.com, Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam dan Kepala Bagian Komunikasi Jiwasraya Wiwik Sutrisno tidak merespon sama sekali.
Sebagai informasi, PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami masalah likuiditas sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu harus menunda pembayaran polis jatuh tempo produk asuransi di sejumlah bank yang seharusnya dibayarkan pada bulan Oktober ini.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Baca SelengkapnyaAhli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa gugatan harus dilakukan kepada pihak yang merugikan secara langsung.
Baca SelengkapnyaDana pensiun yang dalam pengawasan berkurang satu perusahaan, yang sebelumnya pada September 2024 tercatat sebanyak 15 perusahaan.
Baca SelengkapnyaDengan kerja sama dan koordinasi dalam penegakan hukum tersebut, OJK optimis penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaPenyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaPTUN menilai bahwa OJK tidak memberikan kesempatan kepada Kresna Life untuk menyelesaikan masalahnya.
Baca SelengkapnyaOgi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca SelengkapnyaOJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).
Baca SelengkapnyaOJK perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang kewenangan dan tugas OJK dalam mengawasi industri keuangan.
Baca SelengkapnyaOJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
Baca SelengkapnyaDugaan tersebut mencuat setelah pihak PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melaporkan BVS ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Baca Selengkapnya