Follow
OJK: Pemahaman Masyarakat ke Produk Keuangan Masih Rendah
Merdeka.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara bersyukur atas pencapaian tingkat inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 76 persen di akhir 2019 lalu. Sebab, pencapaian tersebut telah melewati target yang ditetapkan.
"Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa Tingkat inklusi keuangan nasional tahun 2019 telah mencapai 76 persen. atau berada di target sebesar 75 persen," ujarnya dalam Pembukaan Finexpo Bulan Inklusi Keuangan 2021, Senin (18/10).
Meski begitu, dia menyadari akses indeks inklusi keuangan nasional masih belum merata di masyarakat. Khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
-
Mengapa OJK fokus pada literasi dan inklusi keuangan? 'Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada dua hal kalau dilihat dari aspek keuangan, yaitu literasi atau mengerti bagaimana harus memahami risiko, dan inklusi yaitu masyarakat harus mudah untuk berurusan dan mengakses lembaga jasa keuangan,' kata Dian, Sabtu (28/10) malam.
-
Bagaimana cara OJK meningkatkan literasi keuangan? OJK telah meluncurkan program Desaku Cakap Keuangan dan Sobat Sikapi Mahasiswa yang bertujuan untuk menjadi duta edukasi keuangan di masyarakat.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK melibatkan masyarakat dalam edukasi keuangan? Kegiatan The Jewel of Central Java merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi bersama untuk terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Jawa Tengah serta dikemas dalam bentuk edukasi keuangan melalui kesenian daerah agar lebih menarik minat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
-
Bagaimana kualitas pendidikan yang tidak merata berdampak pada literasi? Kualitas pengajaran di sekolah-sekolah yang terpencil atau kurang berkembang sering kali tidak sebaik di kota-kota besar, sehingga siswa di wilayah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang optimal.
"Kita menyadari bahwa tingkat inklusi Keuangan tersebut masih belum merata. Akses keuangan di wilayah perkotaan yang mencapai 84 persen jauh lebih tinggi dari pada wilayah pedesaan yang hanya mencapai 69 persen," terangnya.
Selain itu, tingginya tingkat inklusi keuangan ini tak diikuti dengan kenaikan tingkat pemahaman masyarakat akan produk keuangan. Dengan kata lain, tingkat literasi keuangan masyarakat masih timpang.
"Tingkat literasi keuangan masih rendah, yaitu di akhir tahun 2019 hanya 38 persen," tekannya.
Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama stakeholders berkomitmen untuk mengakselerasi inklusi keuangan disertai dengan literasi keuangan agar lebih merata dan menjangkau masyarakat. Khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
"Hal ini diperkuat dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia (Jokowi) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahu 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif," bebernya.
Target Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia 90 persen di tahun 2024 mendatang. Peningkatan akses keuangan ini dinilai penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Untuk itu, dia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Airlangga mengatakan, dalam Perpres tersebut juga mendorong penguatan akses permodalan dan mendukung pengembangan UMKM. Termasuk juga untuk penguatan integritas kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif.
"Melalui Perpres SNKI yang baru, akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inklusif," tutur Airlangga dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (13/12).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pihaknya memberikan edukasi finansial kepada masyarakat termasuk pengenalan produk keuangan, dan manajemen keuangan dalam kehidupan setelah pernikahan.
Baca Selengkapnya
OJK berkomitmen akan terus mengedukasi masyarakat mengenai sektor jasa keuangan pada berbagai aspek.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Baca Selengkapnya
Pesatnya teknologi digital saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas keuangan.
Baca Selengkapnya
Sedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.
Baca Selengkapnya
Modus operandi penipuan terkait keuangan ilegal juga semakin lama semakin canggih meskipun sektor jasa keuangan (SJK) terus melakukan inovasi.
Baca Selengkapnya
OJK mencatat, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah.
Baca Selengkapnya
indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan terhadap produk dan layanan keuangan.
Baca Selengkapnya
Tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia hanya mencapai 3,99 persen, jauh lebih rendah dibandingkan literasi asuransi konvensional.
Baca Selengkapnya
Maraknya kejahatan di sektor keuangan digital juga dipengaruhi oleh indeks literasi keuangan di Indonesia yang masih rendah.
Baca Selengkapnya
BI mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya