OJK: Permodalan Masih Jadi Masalah Utama UMKM

Merdeka.com - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) bukan satu satunya faktor yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Selain SDM, pengusaha juga membutuhkan kecukupan modal yang memadai.

"Sayangnya, ketersediaan modal adalah salah satu masalah yang klasik bagi perekonomian Indonesia, khususnya untuk pemilik usaha di Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Usaha (UMKM)," ujar Riswinandi dalam diskusi virtual, Jakarta, Selasa (9/3).

Masalah permodalan ini, kata Riswinandi tercermin dalam ketimpangan kontribusi antara sektor UMKM terhadap ekonomi nasional, dan rasio keuangan mikro pinjaman. Di satu sisi, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan kontribusi sektor UMKM mencapai 57,24 persen dari total PDB.

"Namun berbanding terbalik dengan rasio pinjaman. Apalagi sektor khusus ini juga sudah mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia," jelasnya.

Di sisi lain, data disajikan oleh PWC pada 2017 terlihat bahwa rasio antara pinjaman keuangan mikro terhadap PDB hanya sebesar 0,02 persen, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. "Beberapa negara selain Indonesia di kawasan Asia seperti Vietnam mereka mencapai 3,8 persen dan India sebesar 0,59 persen," tandasnya.

UU Cipta Kerja Permudah UMK Ajukan Pinjaman Modal

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menuturkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dia juga meminta agar para UMK untuk bisa mendirikan badan hukum baru perseroan perorangan.

Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dia juga menjelaskan perseroan perorangan yang dapat didirikan oleh hanya satu orang ini memberi banyak manfaat bagi pelaku UMK. Setidaknya, status badan hukum akan mempermudah pelaku UMK mendapatkan pinjaman usaha dari bank.

"UU Cipta Kerja melalui pengaturan tentang badan hukum perseroan perorangan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal," kata Yasonna melalui keterangan resminya, Jumat (11/12).

Tidak hanya untuk UMK, Yasonna mengklaim hal tersebut juga memudahkan kalangan perbankan dalam memantau business sustainability suata usaha melalui laporan keuangan. Dia juga mengimbau pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran atas merek.

"Sebab Kemenkumham akan berusaha mencari inovasi lain yang memungkinkan perseroan perorangan mendapatkan hak kekayaan intelektual lebih mudah," ungkap Yasonna.