Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OJK segera serahkan usulan perusahaan baru penampung Tax Amnesty

OJK segera serahkan usulan perusahaan baru penampung Tax Amnesty Gedung Kementerian Perekonomian. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menargetkan ada total 30 perusahaan efek dan manajer investasi penampung dana tax amnesty. Pihaknya saat ini masih membahas mengenai kriteria dari perusahaan baru yang diusulkan dapat menampung dana tax amnesty.

"Minggu depan akan kita serahkan Kemenkeu, nanti tinggal pembahasan sedikit dengan Kemenkeu. Mudah-mudahan cepat, kemudian difinalkan kemudian bisa diimplementasikan," ujar Nurhaida di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (28/8).

Kajian diperlukan untuk meminimalisir semakin banyaknya perusahaan yang mengajukan diri untuk menampung dana tersebut. "Dari OJK sedang menyusun (kriteria) tersebut. Mudah-mudahan final nanti kita ajukan ke Kementerian Keuangan, kalau sudah disetujui kita akan melakukan review atau screening manajemen investasi atau perusahaan efek yang diperlonggar," jelas Nurhaida.

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, manajemen investasi atau perusahaan efek harus memiliki keuntungan yang positif. Selain itu, pihaknya juga masih membahas mengenai batas Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) suatu perusahaan agar dana tax amnesty bisa dikelola dengan baik.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan pintu masuk (gateway) bagi dana pengampunan pajak (tax amnesty), baik perusahaan efek maupun manajer investasi. Menurutnya, singkatnya masa berlaku program tax amnesty, maka negara membutuhkan lebih banyak gateway.

Tercatat, saat ini ada 19 perusahaan sekuritas atau perusahaan efek, 18 manajer investasi, dan 19 bank yang terpilih untuk menampung dana tax amnesty.

"Jadi kita usulkan menambah sekitar minimal 14 lagi. Tapi itu OJK yang mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Kita lagi nunggu hasilnya," kata Tito saat diwawancara terpisah.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Minta Jiwasraya Segera Selesaikan Hak-Hak Pemegang Polis
OJK Minta Jiwasraya Segera Selesaikan Hak-Hak Pemegang Polis

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Baca Selengkapnya
Dirut BTN Target Spin-Off Unit Usaha Syariah Rampung Akhir Tahun Ini
Dirut BTN Target Spin-Off Unit Usaha Syariah Rampung Akhir Tahun Ini

Kendati sudah ada sinyal untuk spin-off, BTN Syariah belum berencana untuk langsung bergabung dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui skema merger.

Baca Selengkapnya
Rencana Merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat Mundur, Ini Kata OJK
Rencana Merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat Mundur, Ini Kata OJK

OJK selalu melakukan penilaian kinerja keuangan dan governansi bank secara berkala.

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU Sebut Izin Kelola Tambang Belum Keluar, Masih Proses
Ketum PBNU Sebut Izin Kelola Tambang Belum Keluar, Masih Proses

Yahya mengaku tidak tahu saat ditanya sudah sampai mana pengurusan izin yang diajukan.

Baca Selengkapnya
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Baca Selengkapnya
Saham Waskita Karya Setahun Disuspensi Bursa, OJK Beri Tanggapan Begini
Saham Waskita Karya Setahun Disuspensi Bursa, OJK Beri Tanggapan Begini

Saham Waskita Karya Setahun Disuspensi Bursa, OJK Beri Tanggapan Begini

Baca Selengkapnya
Awal 2024, Waskita  Bakal jadi Anak Usaha Hutama Karya
Awal 2024, Waskita Bakal jadi Anak Usaha Hutama Karya

Kementerian BUMN menargetkan proses tersebut bisa selesai pada awal tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah akan Bahas Lokasi Tambang dengan Jokowi, Abdul Mu'ti: Ada yang Canda Jangan Batu Akik
Muhammadiyah akan Bahas Lokasi Tambang dengan Jokowi, Abdul Mu'ti: Ada yang Canda Jangan Batu Akik

Muhammadiyah telah menentukan sikap dengan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bentuk Tim Likuidasi Tentukan Nasib Pemegang Polis Jiwasraya yang Tak Ingin Restrukturisasi
Pemerintah Bentuk Tim Likuidasi Tentukan Nasib Pemegang Polis Jiwasraya yang Tak Ingin Restrukturisasi

Pemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.

Baca Selengkapnya
Pengelolan Rupbasan akan Dilimpahkan Kemenkum HAM ke Kejagung, Ini Alasannya
Pengelolan Rupbasan akan Dilimpahkan Kemenkum HAM ke Kejagung, Ini Alasannya

Kemenkum HAM tengah membahas rencana pengalihan tersebut bersama dengan pihak Kejagung.

Baca Selengkapnya