OJK segera serahkan usulan perusahaan baru penampung Tax Amnesty
Merdeka.com - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menargetkan ada total 30 perusahaan efek dan manajer investasi penampung dana tax amnesty. Pihaknya saat ini masih membahas mengenai kriteria dari perusahaan baru yang diusulkan dapat menampung dana tax amnesty.
"Minggu depan akan kita serahkan Kemenkeu, nanti tinggal pembahasan sedikit dengan Kemenkeu. Mudah-mudahan cepat, kemudian difinalkan kemudian bisa diimplementasikan," ujar Nurhaida di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (28/8).
Kajian diperlukan untuk meminimalisir semakin banyaknya perusahaan yang mengajukan diri untuk menampung dana tersebut. "Dari OJK sedang menyusun (kriteria) tersebut. Mudah-mudahan final nanti kita ajukan ke Kementerian Keuangan, kalau sudah disetujui kita akan melakukan review atau screening manajemen investasi atau perusahaan efek yang diperlonggar," jelas Nurhaida.
-
Apa yang dibacakan MK besok? Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai membacakan putusan terhadap sejumlah perkara sengketa Pileg 2024.
-
Apa yang dibahas Demokrat besok? Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pengurus pusat partai akan melakukan pertemuan Senin (4/9). Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan arah politik Partai Demokrat usai Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Kenapa pertemuan ini penting bagi Kemendag? “Saya harap kita dapat berkolaborasi, mengutamakan semangat kebersamaan, serta memberikan arahan yang jelas melalui pembahasan solusi nyata dan konkret untuk mendorong beberapa inisiatif dan kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua kawasan,“
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang akan dilakukan di sidang perdana? Lebih lanjut, Fajar menyebut pada sidang perdana merupakan pemeriksaan pendahuluan, agendanya akan menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Menurutnya, manajemen investasi atau perusahaan efek harus memiliki keuntungan yang positif. Selain itu, pihaknya juga masih membahas mengenai batas Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) suatu perusahaan agar dana tax amnesty bisa dikelola dengan baik.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan pintu masuk (gateway) bagi dana pengampunan pajak (tax amnesty), baik perusahaan efek maupun manajer investasi. Menurutnya, singkatnya masa berlaku program tax amnesty, maka negara membutuhkan lebih banyak gateway.
Tercatat, saat ini ada 19 perusahaan sekuritas atau perusahaan efek, 18 manajer investasi, dan 19 bank yang terpilih untuk menampung dana tax amnesty.
"Jadi kita usulkan menambah sekitar minimal 14 lagi. Tapi itu OJK yang mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Kita lagi nunggu hasilnya," kata Tito saat diwawancara terpisah.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).
Baca SelengkapnyaKendati sudah ada sinyal untuk spin-off, BTN Syariah belum berencana untuk langsung bergabung dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui skema merger.
Baca SelengkapnyaOJK selalu melakukan penilaian kinerja keuangan dan governansi bank secara berkala.
Baca SelengkapnyaYahya mengaku tidak tahu saat ditanya sudah sampai mana pengurusan izin yang diajukan.
Baca SelengkapnyaOrmas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang
Baca SelengkapnyaSaham Waskita Karya Setahun Disuspensi Bursa, OJK Beri Tanggapan Begini
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN menargetkan proses tersebut bisa selesai pada awal tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah telah menentukan sikap dengan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.
Baca SelengkapnyaKemenkum HAM tengah membahas rencana pengalihan tersebut bersama dengan pihak Kejagung.
Baca Selengkapnya