Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OJK siapkan aturan dukung pertukaran data perbankan Internasional

OJK siapkan aturan dukung pertukaran data perbankan Internasional Ilustrasi Mafia Pajak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesia secara resmi akan melakukan Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi secara otomatis antar negara untuk perbankan pada tahun 2018. Dengan pertukaran informasi, diharapkan dapat mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad mengatakan OJK sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mengimplementasikan AEOI, akan menyelesaikan beberapa aturan dalam waktu dekat. Termasuk Surat Edaran dari OJK yang mengatur detail pelaksanaan AEOI.

"Dari OJK, satu Peraturan otoritas saja keuangan (POJK) dan satu Surat Edaran (SE). POJK sudah keluar, kemudian yang SE yang sedang kita siapkan keluar bulan ini. POJK NO.5/2015 yang tadi saya sampaikan untuk nasabah asing," ujar Muliaman di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (3/3).

Orang lain juga bertanya?

Persiapan peraturan yang dimaksud, dapat mendukung menyukseskan pertukaran informasi secara otomatis sebagai bentuk komitmen Indonesia akan keterbukaan atau transparansi pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan.

"Aturan OJK itu kan, dianggapnya aturan sekunder. Aturan primernya undang-undang. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk meyakini bahwa Indonesia tidak lagi masuk ke non cooperative jurisdiction," ungkapnya.

Muliaman mengatakan SE yang akan dikeluarkan OJK akan memuat common reporting standard (CRS) atau standar pelaporan umum oleh Bank. Dalam SE dimuat, apa yang akan dilakukan Bank dalam mengimplementasikan AEIO.

"SE itu tentang CRS ya. Bagaimana bank harus melakukan apa, ya biasalah seperti SE aturan misalnya pasal satu bank harus gini, pasal dua bank begini. Biasa itu," ungkapnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkum HAM Dorong Manfaat Beneficial Ownership Dalam Penegakan Hukum
Kemenkum HAM Dorong Manfaat Beneficial Ownership Dalam Penegakan Hukum

Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat Indonesia ingin mengembangkan dan memacu perekonomian.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
OJK Catat Transaksi Aset Kripto Tembus Rp158 Triliun Sejak Awal Tahun 2024
OJK Catat Transaksi Aset Kripto Tembus Rp158 Triliun Sejak Awal Tahun 2024

OJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.

Baca Selengkapnya
Kemendag Permudah Ekspor ke Jepang dengan SKA Elektronik
Kemendag Permudah Ekspor ke Jepang dengan SKA Elektronik

Permendag tersebut diterbitkan atas tinjauan umum (general review) dari IJEPA.

Baca Selengkapnya
UU P2SK Penting Lindungi Masyarakat dari Penipuan di Sektor Fintech
UU P2SK Penting Lindungi Masyarakat dari Penipuan di Sektor Fintech

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Baca Selengkapnya
OJK: Sekarang Perbankan Sudah Bisa Deteksi Rekening Judi Online
OJK: Sekarang Perbankan Sudah Bisa Deteksi Rekening Judi Online

Beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online.

Baca Selengkapnya
Perkuat Iklim Usaha Asuransi, OJK Terbitkan Aturan Baru
Perkuat Iklim Usaha Asuransi, OJK Terbitkan Aturan Baru

Kemudahan dalam aturan ini di antaranya penyederhanaan mekanisme persetujuan dan pelaporan produk asuransi.

Baca Selengkapnya
Masa Depan Kripto Bakal Setara dengan Bank, Begini Penjelasannya
Masa Depan Kripto Bakal Setara dengan Bank, Begini Penjelasannya

Transaksi kripto mudah dilacak karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus.

Baca Selengkapnya
BNI Blokir Rekening Terkait Judi Online, Berapa Banyak?
BNI Blokir Rekening Terkait Judi Online, Berapa Banyak?

OJK memerintahkan kepada perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening terkait judi online.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai RI dan Australia Kerjasama Perkuat Pengawasan, Ini Poin-Poinnya
Bea Cukai RI dan Australia Kerjasama Perkuat Pengawasan, Ini Poin-Poinnya

Bea Cukai terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di bidang pengawasan. Salah satunya dengan Bea Cukai Australia atau Australian Border Force

Baca Selengkapnya
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air

Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Baca Selengkapnya
Ini Peran Besar OJK dalam Mendukung Perekonomian Nasional
Ini Peran Besar OJK dalam Mendukung Perekonomian Nasional

OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.

Baca Selengkapnya