Follow
OJK sinergikan program inklusi keuangan dan BUMDes tangani ketimpangan ekonomi
Merdeka.com - Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut saat ini pihaknya tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui sinergi program dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diyakini mampu mendorong perwujudan desa maju dan masyarakat sejahtera.
Dengan adanya Bumdes, diharapkan juga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan antara perkotaan dengan perdesaan. "Membangun itu butuh akses keuangan jadi melalui program BUMDes yang kita sinergikan dengan program inklusi keuangan kita harapkan gap antara desa kota terkait dengan inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa mengejar ketertinggalannya," kata Eko pada saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Purwokerto, Kamis, (5/3) malam.
Sejauh ini, lanjut dia, sangat jelas terlihat bagaimana ketimpangan antara kota dan desa masih tinggi. Di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen.
-
Mengapa OJK fokus pada literasi dan inklusi keuangan? 'Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada dua hal kalau dilihat dari aspek keuangan, yaitu literasi atau mengerti bagaimana harus memahami risiko, dan inklusi yaitu masyarakat harus mudah untuk berurusan dan mengakses lembaga jasa keuangan,' kata Dian, Sabtu (28/10) malam.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
OJK membantu apa untuk UMKM? PMV dan PMV Syariah memiliki peran penting antara lain dalam pendanaan bagi perusahaan dalam tahap awal atau rintisan (start-up) serta perusahaan/debitur dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tidak dapat dijangkau melalui pendanaan oleh lembaga jasa keuangan lainnya.
Padahal, saat ini, potensi kekayaan desa cukup besar. Dengan total 74.958 desa, 61.821 desa memiliki potensi dalam pengelolaan sektor pertanian. 20.034 desa berpotensi di perkebunan, 12.827 desa berpotensi di perikanan, 1.902 desa berpotensi di wisata, dan 65.587 desa berpotensi di energi baru dan terbarukan.
Melihat potensi tersebut, OJK pun berinisasi bersama seluruh stakeholder untuk memfasilitasi di dalam percepatan pembangunan di desa melalui BUMDes. "OJK memfasilitasi BUMDes menjadi model yang inklusif. Partisipasi masyarakat besar, sektor keuangan sehat, ITnya bisa memfasilitasi koneksi-koneksi desa dengan baik," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya
Peningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Program Gencarkan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dicanangkan dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Baca Selengkapnya
Sebagai lembaga keuangan non-bank yang fokus memberdayakan pelaku usaha ultra mikro, PNM turut mendukung inisiatif OJK tersebut.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.
Baca Selengkapnya
Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kerangka strategi INOVASI mencakup sejumlah langkah yang dinilai sangat relevan dengan perkembangan industri kripto.
Baca Selengkapnya
Ke depannya Kemenkop bakal mendorong Jamkrindo untuk menjamin pembiayaan-pembiayaan dari koperasi.
Baca Selengkapnya
EPIKS mendorong peningkatan literasi, inklusi dan digitalisasi keuangan syariah khususnya di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tersebut bagian dari upaya OJK dalam memberikanedukasi mengenai literasi keuangan.
Baca Selengkapnya
PNM juga akan memperkenalkan para petani kepada offtaker setelah mampu mengolah minyak tersebut menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi
Baca Selengkapnya