OJK target 2019 seluruh penyampaian laporan keuangan berbasis online
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan seluruh sistem pelaporan keuangan industri jasa keuangan bisa dilakukan secara online pada 2019 mendatang. Nantinya, seluruh sistem pelaporan akan terintegrasi (integrated reporting gate/IRG).
"Kita akan miliki IRG tapi ini bertahap. Mudah-mudahan target kita 2019 laporan bisa masuk ke OJK lewat IRG," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK) Firdaus Djaelani di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa (8/3).
Firdaus menjelaskan informasi yang dikembangkan dalam sistem pelaporan harus dapat mendukung tugas pokok dan tujuan pengawasan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK. Selain itu, sistem pelaporan juga harus memastikan efisiensi proses, baik di OJK maupun pada industri pelapor.
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
-
Bagaimana Trans Jateng terintegrasi dengan layanan lain? Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa BRT Trans Jateng Koridor VII terintegrasi dengan layanan Trans Jateng rute Solo-Sumberlawang di Terminal Tipe A Tirtonadi dan transportasi umum di sekitarnya.
-
Aplikasi apa yang diintegrasikan di Jepara? Anggota komite Badan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi bersama Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta meluncurkan integrasi alikasi XStar dari BPH Migas dan aplikasi Ninja dari Pemerintah Kabupaten Jepara.
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
-
Dimana peluncuran integrasi aplikasi dilakukan? 'BPH Migas telah membangun aplikasi XStar setahun yang lalu. Sosialisasi, dan bimbingan teknis terus dilakukan kepada Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait agar implementasinya benar-benar sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,' kata Halim di kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2024).
-
Dimana DKJ akan menjadi pusat ekonomi? RUU DKJ, yang akan menggantikan peraturan lama, memiliki visi untuk menjadikan Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
"Sistem pelaporan harus menerapkan standar internasional dalam pelaporan bisnis. Data yang disampaikan pelapor berkualitas," imbuhnya.
Bukan hanya itu, sistem pelaporan yang dikembangkan OJK akan terintegrasi dalam konsep satu pintu, mampu mengakomodasi perubahan bisnis dan regulasi secara cepat, dan terjamin keamanannya terhadap kemungkinan segala gangguan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK meraih kategori Informatif level nasional kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian pada 2024.
Baca SelengkapnyaBeberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online.
Baca SelengkapnyaSelain sosmed dan tagihan listrik, sistem innovative credit scoring (ICS) juga akan memasukkan unsur kepatuhan konsumen dalam membayar tagihan di e-commerce.
Baca SelengkapnyaJumlah pengguna ITSK diproyeksikan meningkat pesat dari 277.887 menjadi 5 juta pengguna.
Baca SelengkapnyaUntuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan Astacita, sektor jasa keuangan perlu mengedepankan penguatan governansi dengan penggunaan teknologi.
Baca SelengkapnyaIndustri IAKD memiliki kontribusi penting pada pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaOJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.
Baca SelengkapnyaOJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.
Baca SelengkapnyaMirza menyampaikan, kegiatan operasional OJK di 2025 terbagi dalam sembilan bidang. Antara lain, pengawasan sektor perbankan dengan anggaran sebesar Rp1,75 T.
Baca SelengkapnyaProgram rekrutmen ini akan menerima calon karyawan dari beragam latar pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan OJK.
Baca SelengkapnyaPerbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.
Baca SelengkapnyaLPIP diperlukan dalam mendukung Lembaga Jasa Keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif.
Baca Selengkapnya