OJK target Badan Pengelola Keuangan Haji beroperasi tahun ini

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Agama tengah mendorong pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) agar dana haji bisa dikelola secara lebih transparan. Pembentukan badan ini masih dalam tahap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

Dewan Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya Siregar menargetkan badan tersebut baru bisa direalisasikan di tahun 2016. Nantinya badan pengelolaan ini tetap di bawah pengawasan OJK.

"Jadi BPKH itu amanat undang-undang haji yang seharusnya berdiri di tahun 2015, tapi nampaknya tahun ini baru akan direalisasikan. Kementerian Agama sedang menyusun pansel (panitia seleksi) untuk menyeleksi orang-orang yang akan duduk di BPKH tersebut," kata Mulya di kantornya, Jakarta, Kamis (25/2).

Dana haji yang selama ini dikelola langsung oleh Kementerian Agama akan diserahkan ke BPKH, mengingat dana haji yang terkumpul setiap tahunnya sangat besar dan berpotensi menambah likuiditas syariah. Bahkan, hingga awal 2016 ini, dana haji yang terkumpul sebesar Rp 80 triliun.

"BPKH yang menentukan akan ditaruh di sukuk, atau melakukan pembiayaan. Tergantung nanti BPKH-nya seperti apa struktur organisasi pengelolanya ke depan," imbuhnya.

Dengan adanya badan tersebut, lanjut Mulya, para calon jamaah haji akan mendapat berbagai kemudahan, khususnya untuk akomodasi, penginapan, dan fasilitas lainnya. Meski begitu, bentuk hukum dari BPKH ini masih perlu dibahas lebih lanjut oleh OJK dan Kementerian Agama.

"Apakah dia itu termasuk manajer investasi yang semestinya diawasi oleh OJK karena mengelola dana. Dari OJK sendiri belum ada aturan pengawasan, karena kita lihat dulu apa yang akan ditetapkan oleh Kemenag," pungkas Mulya.