OJK target Badan Pengelola Keuangan Haji beroperasi tahun ini
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Agama tengah mendorong pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) agar dana haji bisa dikelola secara lebih transparan. Pembentukan badan ini masih dalam tahap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).
Dewan Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya Siregar menargetkan badan tersebut baru bisa direalisasikan di tahun 2016. Nantinya badan pengelolaan ini tetap di bawah pengawasan OJK.
"Jadi BPKH itu amanat undang-undang haji yang seharusnya berdiri di tahun 2015, tapi nampaknya tahun ini baru akan direalisasikan. Kementerian Agama sedang menyusun pansel (panitia seleksi) untuk menyeleksi orang-orang yang akan duduk di BPKH tersebut," kata Mulya di kantornya, Jakarta, Kamis (25/2).
-
Kapan waktu pelaksanaan haji? Pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap satu tahun sekali dan selalu memiliki jumlah jemaah yang banyak dan berasal dari seluruh penjuru dunia. Setiap tahun, Haji dilaksanakan dalam periode lima hari, mulai dari tanggal 8 dan berakhir di 12 Zulhijjah.
-
Apa artinya 'haji'? Menurut istilahnya, Haji tak lain berasal dari bahasa Arab 'Hagg' yang berarti berziarah. Maka dari itu, makna haji sendiri yakni merupakan ibadah berupa ziarah yang dilakukan ke Kota Suci Mekkah dalam rangka meningkatkan keimanan dan takwa seseorang terhadap Allah SWT.
-
Apa yang dimaksud dengan haji? Haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah, di Makkah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib.
-
Dimana tempat yang ditetapkan untuk melaksanakan haji? Miqot makani, artinya dilakukan di tempat yang telah ditetapkan.
-
Kapan orang berhaji? Melansir dari berbagai sumber, Senin (6/2/23), berikut ulasan selengkapnya untuk Anda mengenai 25 kata-kata naik haji dengan sarat doa dan harapan mulia.
-
Kapan jamaah haji plus berangkat? Dalam hal waktu tunggu, periode untuk haji plus biasanya lebih singkat dibandingkan haji reguler.
Dana haji yang selama ini dikelola langsung oleh Kementerian Agama akan diserahkan ke BPKH, mengingat dana haji yang terkumpul setiap tahunnya sangat besar dan berpotensi menambah likuiditas syariah. Bahkan, hingga awal 2016 ini, dana haji yang terkumpul sebesar Rp 80 triliun.
"BPKH yang menentukan akan ditaruh di sukuk, atau melakukan pembiayaan. Tergantung nanti BPKH-nya seperti apa struktur organisasi pengelolanya ke depan," imbuhnya.
Dengan adanya badan tersebut, lanjut Mulya, para calon jamaah haji akan mendapat berbagai kemudahan, khususnya untuk akomodasi, penginapan, dan fasilitas lainnya. Meski begitu, bentuk hukum dari BPKH ini masih perlu dibahas lebih lanjut oleh OJK dan Kementerian Agama.
"Apakah dia itu termasuk manajer investasi yang semestinya diawasi oleh OJK karena mengelola dana. Dari OJK sendiri belum ada aturan pengawasan, karena kita lihat dulu apa yang akan ditetapkan oleh Kemenag," pungkas Mulya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lokasi BSI di Arab Saudi berada di titik strategis, mudah diakses jemaah haji dan umroh.
Baca SelengkapnyaOJK selalu melakukan penilaian kinerja keuangan dan governansi bank secara berkala.
Baca SelengkapnyaSejalan dengan hal itu, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger kedua bank tersebut bisa rampung sebelum Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaTantangan sustainabilitas keuangan haji juga harus diatasi dengan strategi keuangan yang berkelanjutan dan efisien.
Baca SelengkapnyaPrabowo memiliki banyak harapan tentang penyelenggaraan haji.
Baca SelengkapnyaKendati sudah ada sinyal untuk spin-off, BTN Syariah belum berencana untuk langsung bergabung dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui skema merger.
Baca SelengkapnyaPemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca SelengkapnyaKalibrasi dilakukan dengan pesawat King Air 350 selama 2 hari.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah perlu dikebut
Baca Selengkapnya