Follow
OJK: Umumnya, kantor pusat pemerintahan berada di Ibu Kota
Merdeka.com - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani angkat bicara terkait rencana pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, pemindahan ibu kota umumnya harus dilakukan jika pusat pemerintahan dipindah.
Dengan kata lain, Firdaus menjelaskan bahwa pusat pemerintahan pada umumnya tidak bisa dipisah dari ibu kota. Hal ini sekaligus menanggapi pendapat bahwa pemerintah Jokowi hanya ingin memindahkan pusat pemerintahan tapi bukan Ibu Kota Indonesia.
"Biasanya kalau pemindahan ibu kota itu kan kantor pemerintah harusnya berada di ibu kota," kata Firdaus, di Menara Merdeka Jakarta Pusat, Senin (17/7).
-
Bagaimana rencana pemindahan ibukota gagal? Gagalnya gagasan ini diterapkan karena tiga alasan. Pertama, fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas, terutama untuk mendukung acara-acara nasional dan kenegaraan yang diprioritaskan oleh Sukarno saat itu, seperti Asian Games (1962), Ganefo (Games of The New Emerging Forces) (1963), dan Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963).
-
Ibu kota negara mana yang mirip dengan Jakarta? Ibu kota negaranya mirip banget dengan Jakarta, ketiga, transportasi umumnya juga mirip banget seperti Trans Jakarta. Nama ibu kota tersebut sama dengan nama negaranya, hanya ditambahkan kata 'city' di belakangnya.
-
Kenapa Cianjur jadi Ibu Kota Jawa Barat? Walau demikian, statusnya masih sebagai ibu kota Jawa Barat, karena dianggap strategis dan dekat dengan pelabuhan Cirebon, Batavia serta Jawa Tengah (sisi selatan).
-
Mengapa rumah itu dijadikan pusat pemerintahan? Seperti diketahui, pada masa Agresi Militer Belanda I, pemerintah Kabupaten Kendal sempat berpindah ke daerah Sukorejo setelah daerah Weleri dibombardir tentara Belanda. Namun pada akhirnya wilayah Sukorejo juga bisa diserang Belanda lewat udara. Sebelum serangan itu, pemerintahan sempat dipindah ke daerah Purwosari, tepatnya di rumah milik Raden Mas Ari Sumarmo.
-
Dimana ibu kota Provinsi Jawa Timur sekarang? Pada 12 Oktober 1945 R.M.T Soerjo pindah ke Surabaya, Ibu kota Provinsi Jawa Timur.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
Meski demikian, Firdaus mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah.
"Tapi itu terserah pemerintah bisa saja kan kantor pusat sebuah pemerintahan tidak di ibu kota. Umumnya kantor pemerintah itu mendekati kantor presiden dong, tapi kalau pemindahan itu bertahap tapi kapan itu saya tidak tahu," ujarnya.
Dia juga menyoroti hal mengenai pemindahan kantor-kantor pemerintahan yang saat ini ada di Jakarta.
"Kalau pemindahan itu kan pemindahan kantor, gedungnya. Kan biaya lagi, jadi harus biaya APBN," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca Selengkapnya
HNW menegaskan, PKS sejak awal sudah menolak pindahnya ibu kota.
Baca Selengkapnya
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnya
Jokowi dalam arahannya menegaskan Istana Garuda IKN tidak ada bau kolonial Belanda
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengatakan, butuh waktu 10-15 tahun untuk membangun IKN
Baca Selengkapnya
Status DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca Selengkapnya
Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca Selengkapnya