Follow
Oktober 2019, OJK Catat Pertumbuhan Kredit Melambat Capai 6,53 Persen
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan hingga akhir Oktober 2019 hanya mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen secara year on year (yoy). Capaian ini jauh dari target yang dipatok OJK, yakni di kisaran 9 persen hingga 11 persen yoy.
Angka tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit semakin melambat bila dibandingkan dengan bulan September 2019 yang berada di level 8 persen dan Agustus 2019 di level 8,7 persen.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, melambatnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh turunnya penyaluran kredit di sektor pertambangan dan konstruksi. Pertumbuhan kredit sektor pertambangan per Oktober minus 4 persen.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK melihat sektor keuangan stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK optimis terhadap sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Apa prestasi Bank Jatim yang terbaru? PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali menorehkan prestasi. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
"Pertumbuhan kredit sektoral yang paling dalam turun itu pertambangan. Dia pertambangan turun sekitar Rp 5 triliun turunnya sekitar -4 persen," urai dia, di Jakarta, Jumat (29/11).
Dia mengatakan, kesiapan infrastruktur transportasi juga menjadi faktor berpengaruh pada kinerja pertambangan. Sehingga meskipun mulai ada peningkatan harga baru bara, tapi jika transportasi tidak siap, maka akan menghambat kinerja pertambangan.
"Karena supply chain pertambangan seperti transportasi di hilir itu masih belum bangkit. Walaupun harga misalnya batu bara naik, tapi transportasinya terganggu juga tidak bisa ekspor atau produksinya," tandasnya.
Kredit Bermasalah
OJK mencatat hingga Oktober 2019 rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan naik menjadi 2,73 persen gross secara bulanan dari sebelumnya 2,66 persen. Sementara secara nett, NPL juga meningkat menjadi 1,21 persen dari sebelumnya 1,15 persen.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo mengatakan, kenaikan NPL paling banyak disumbang oleh sektor industri pengolahan. Sektor industri tersebut memiliki total utang kepada perbankan hingga Rp900 triliun.
"Itu NPL-nya dibandingkan dengan posisi Oktober sebelumnya itu kan dia NPL-nya naik dari Desember (2018) itu sekitar 2,5 persen ke 4,12 persen," kata dia, di Jakarta, Jumat (29/11).
Baca juga:
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
OJK mencatat pertumbuhan kredit dan DPK melambat dibanding tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data historis dua tahun terakhir, memasuki bulan Ramadan tahun 2022 yaitu Maret 2022 tercatat penyaluran pinjaman naik signifikan.
Baca Selengkapnya
Optimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.
Baca Selengkapnya
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca Selengkapnya
OJK mencatat, industri fintech menunjukkan kinerja yang baik.
Baca Selengkapnya
Kondisi industri perbankan tercatat cukup resilien dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan sebesar 25,41 persen.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca Selengkapnya
Salah satu pendorong pertumbuhan kredit pada September 2023 adalah kredit investasi yang tumbuh 11 persen yoy.
Baca Selengkapnya
Penyaluran kredit perbankan melanjutkan tren pertumbuhan sejak periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan tahun 2024.
Baca Selengkapnya
BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Mei-Agustus 2024. Tak hanya itu angka kelas menengah juga anjlok karena meningkatknya penduduk kelas bawah.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan proyeksi laba perbankan masih dapat tumbuh secara berkelanjutan, terutama setelah adanya kebijakan relaksasi moneter berupa penurunan BI Rate.
Baca Selengkapnya