Ombudsman Beri Peringatan Dini Kebijakan Impor Pangan Pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Ombudsman RI memberikan peringatan dini kepada pemerintah terkait impor 4 komoditi pangan yaitu beras, gula, garam dan jagung. Impor komoditi tersebut dinilai paling berpengaruh terhadap perekonomian RI dalam kurun 4 tahun terakhir ini.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyebutkan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan impor 4 komoditi pangan tersebut. Impor pangan dipelototi untuk menghindari adanya mal-administrasi.

"Kami (ombudsman) mengumumkan peringatan dini (early warning), kepada pemerintah dan pihak terkait dalam tata kelola implementasi kebijakan pangan," kata dia di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (4/2).

Hingga saat ini, total impor beras dalam kurun waktu empat tahun selama pemerintahan Jokowi-JK (2015-2018) tercatat sebesar 4,7 juta ton, sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton. Jumlah impor akan meningkat jika pemerintah melakukan kembali pada 2019.

Padahal, lanjutnya, melihat stok beras dalam negeri seharusnya kran impor beras tidak perlu dibuka pemerintah.

"Namun, dengan jumlah stok yang relatif memadai 2,1 juta ton di akhir 2018, diperkirakan pemerintah tak perlu memerlukan impor di 2019, kecuali terjadi krisis besar," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti polemik data pangan yang kerap terjadi. Mal-administrasi pendataan yang berpangkal pada konflik kepentingan dalam penetapan data produksi telah menyebabkan BPS mengumumkan penghentian publikasi daya produksi di 2015.

"Perbaikan metode pendataan kemudian menghasilkan koreksi surplus produksi beras menjadi, 2,85 juta ton pada 2018," tutupnya.