Follow
Ombudsman dorong pemerintah bentuk badan pengurus pangan
Merdeka.com - Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan pengurus pangan nasional. Sebab, pembentukan lembaga ini merupakan perintah Undang-Undang (UU).
"Pembentukan badan ini adalah perintah Undang-Undang. Menurut kami, Ombudsman, harus segera dibentuk itu," ungkapnya dalam diskusi, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).
"Jadi program yang sudah ditetapkan Undang-Undang, siapapun presidennya, harus taati," tegas dia.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Bagaimana cara Mentan mendorong swasembada pangan? Tak cuma traktor, sebuah drone berukuran besar tengah disiapkan lepas landas. Sebuah tabung putih diletakkan di badan bagian atas pesawat nirawak itu.Seorang pemuda yang memegang sebuah remote control segera menerbangkan drone menuju areal persawahan. Melintasi seorang petani yang tengah membajak sawah memakai traktor mesin.
-
Kenapa swasembada pangan penting bagi Indonesia? 'Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,' ucap Prabowo kepada para pembantunya itu.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Mengapa Kementan menjaga ketahanan pangan? Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,' ungkap Amran.
-
Kenapa Kementan mendorong pangan mandiri? “Oleh karena itu, idealisme dengan rakitan Hari Proklamasi harus terimplementasi dengan langkah-langkah yang pasti bagi Kementerian Pertanian terhadap kesediaan pangan, khususnya pangan lokal kita harus dibangkitkan, pengganti pangan impor,“ kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) usai membuka acara Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar Tepung Non Gandum yang diselenggarakan di halaman Kantor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (14/8).
Dalam pandangannya, pembentukan badan khusus yang mengurus pangan itu dapat menyelesaikan segala persoalan komoditas pangan. Badan ini juga dapat melakukan koordinasi persoalan pangan nasional.
"Supaya orang bisa berembuk di situ soal stabilitas pangan," katanya.
Alamsyah juga meminta kepada kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra kerja pemerintah untuk terus mendesak agar pembentukan lembaga pangan nasional ini dapat segera dibentuk.
"Dan saya harap dari DPR mesti mendorong, katakan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kolaborasi penting untuk mencegah potensi ketidakamanan pangan
Baca Selengkapnya
Kementan terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial.
Baca Selengkapnya
Target realisasi swasembada pangan dimajukan dari awalnya tahun 2028 menjadi 2027.
Baca Selengkapnya
Penyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca Selengkapnya
Ekosistem pangan nasional ini bukan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan Asia Tenggara.
Baca Selengkapnya
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pupuk merupakan variabel penting pertanian.
Baca Selengkapnya
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengungkapkan sejumlah strategi yang tengah disiapkan Kementan untuk mencapai target swasembada pangan
Baca Selengkapnya
Keputusan untuk menjadikan Perum Bulog di bawah langsung komando Prabowo untuk mewujudkan target Program Swasembada Pangan.
Baca Selengkapnya
Ombudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.
Baca Selengkapnya
Kedaulatan pangan menjadi salah satu isu yang akan dikawal Partai Amanat Nasional (PAN) ke depan.
Baca Selengkapnya