Ombudsman minta data pangan tersedia melalui satu pintu
Merdeka.com - Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty meminta kepada pemerintah agar data pangan di Indonesia masuk melalui satu pintu. Hal tersebut, dikarenakan adanya perbedaan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dalam memuat data pangan di Indonesia.
Untuk dapat memiliki data pangan yang jelas, Lely mengharapkan, pemerintah mengembalikan otoritas tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.
"Sesuai Undang-Undang statistik itu, di mana BPS memiliki otoritas dikembalikan ke sana jadi data itulah yang resmi pasti yang kemudian harus menjadi pegangan bagi semua," katanya dalam diskusi Ketahanan Pangan Jelang Lebaran, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (28/4).
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Bagaimana Komisi XI ingin BPS tingkatkan kesejahteraan petani? Pemerintah banyak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan petani, seperti bantuan sosial dan bantuan pupuk. Namun, bantuan tersebut ternyata belum ter-capture dalam penghitungan NTP. Untuk itu, kami ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut BPS terkait hal ini. ' 'Kemudian, sejauh mana Sensus Pertanian yang dilakukan BPS dapat membantu untuk memformulasikan ulang penghitungan NTP supaya lebih mencerminkan kesejahteraan petani,' tanya Puteri.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Bagaimana BPS memastikan data akurat? BPS juga bertanggung jawab dalam penetapan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan statistik yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan keakuratan dan keandalan data.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Apa tugas utama dari BPS? BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang terpercaya untuk keperluan pembangunan, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat umum.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga harus mengambil tindakan. Sebab, keterbukaan data pangan harus lebih jelas. Sehingga masyarakat dan para petani dapat menerima informasi yang tepat. Harapannya tidak ada lagi simpang siur mengenai perbedaan data.
"Buatlah aturan yang fair, aturan main, regulasi. Kedua berorientasi kepada kepentingan publik. Kita punya semua kecurigaan-kecurigaan mendekati 2019. Harus dibuktikan dengan fakta dan data sehingga masyarakat merasakan petani pun ikut merasakan," jelas Lely.
Sebelumnya, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan indivasi di bidang pangan. Kerjasama tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar indivasi yang saling mendukung dan dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penugasan pemerintah.
Dalam kerjasama itu juga meliputi nota kesepahaman antara lain penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik di bidang pangan.
Kemudian pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang pangan. Selain itu, pengembangan sistem informasi statistik di bidang pangan, serta dukungan fasilitas serta peralatan analisa mutu pangan. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pupuk merupakan variabel penting pertanian.
Baca SelengkapnyaKementan terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut bagian dari risiko Bea Cukai yang bertugas untuk mengawasi pergerakan barang yang masuk dalam wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.
Baca SelengkapnyaPengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mengajukan RIPH Bawang Putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH
Baca Selengkapnya