Ombudsman: Peringatan Dini Impor Pangan Tak ada Kaitan dengan Pilpres

Merdeka.com - Ombudsman Indonesia melayangkan peringatan dini (early warning) terhadap pemerintahan Jokowi-JK terkait impor 4 komoditi pangan yaitu beras, gula, garam dan jagung.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menegaskan peringatan dini tersebut tidak bertujuan memperkeruh suasana jelang debat pilpres kedua yang jatuh pada 17 Februari mendatang. Meski salah satu yang akan dibahas pada debat tersebut adalah terkait impor pangan.

"Sebetulnya setiap tahun kita melakukan mengundang, memberikan (peringatan dan laporan). Kami sampaikan ke publik memang pada tiap awal tahun," kata dia di kantornya, Senin (4/2).

Dia menegaskan, hal tersebut perlu diketahui publik agar tidak luput dari perhatian. Sebab, menjelang Pemilu perhatian akan lebih banyak tertuju pada urusan politik. "Jadi kita sampaikan ke media karena pertimbangan tadi, situasi sedang tahun politik, khawatir kalau kita sibuk isu politik tiba-tiba ada mal-administrasi dalam impor," ujarnya.

Dia melanjutkan, isu impor pangan belum tentu juga akan menjadi bahasan dalam debat yang akan digelar dua minggu ke depan. "Debat yang memutuskan panelis, belum tentu masuk topik ini. Tapi jauh lebih penting dari segala debat dan lain sebagainya waspada dengan impor ini, karena nanti prestasi atau proses yang sudah dijaga selama ini bisa bobol di akhir periode ini. Sayang, yang rugi kan masyarakat. Kalau soal debat kami belum mengetahui apa topiknya dan ini kewenangan KPU dan panelis," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI memberikan peringatan dini kepada pemerintah terkait impor 4 komoditi pangan yaitu beras, gula, garam dan jagung. Impor komoditi tersebut dinilai paling berpengaruh terhadap perekonomian RI dalam kurun 4 tahun terakhir ini.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyebutkan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan impor 4 komoditi pangan tersebut. Impor pangan dipelototi untuk menghindari adanya mal-administrasi.

"Kami (ombudsman), mengumumkan peringatan dini (early warning), kepada pemerintah dan pihak terkait dalam tata kelola implementasi kebijakan pangan," kata dia di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (4/2).

Hingga saat ini total impor beras dalam kurun waktu empat tahun selama pemerintahan Jokowi-JK (2015-2018) tercatat sebesar 4,7 juta ton, sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton. Jumlah impor akan meningkat jika pemerintah melakukan kembali pada 2019.