Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Sayangkan Pernyataan 'Tak Dukung Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol'

Ombudsman Sayangkan Pernyataan 'Tak Dukung Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol' Jokowi. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Publik sempat dihebohkan oleh pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meminta pengusaha yang tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf maka tidak usah memakai jalan tol.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyayangkan hal tersebut. Dia menilai hal tersebut tidak patut dilakukan meski dalam rangka kampanye.

"Menurut saya pelayanan publik untuk semua ya. Kalau becanda, oke lah. Kalau disampaikan dengan serius menurut saya tidak patut seorang kepala daerah seperti itu, kecuali hanya bercanda kan kadang-kadang suka begitu. Tapi kalau itu dianggap sebagai bagian dari proses kampanye, itu sesat," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (4/2).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan, Ombudsman tidak dapat memberi rekomendasi terhadap insiden tersebut. Namun Alamsyah yakin hal itu menimbulkan efek jera dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya.

"Yakin sudah berpikir efeknya seperti ini, dibully di media massa. Tidak usah kita buang-buang energi juga mengingatkan. Kan kapok sendiri setelah dibully, kecuali yang dampaknya ke masyarakat merugikan biasanya kita akan rekomendasi. Kalau ini karena perilakunya dia rasakan sendiri akibatnya," ujarnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan Ombudsman baru dapat bertindak jika hal tersebut tidak hanya menjadi ujaran tapi diterapkan. Misalnya memberlakukan larangan masuk jalan tol untuk kalangan tertentu. Namun dia menegaskan pihaknya mengecam adanya pernyataan tersebut. Sebab fasilitas umum diperuntukkan bagi publik tanpa ada diskriminasi.

"Ombudsman tidak merasa perlu untuk mengingatkan buang-buang energi untuk merekomendasikan. Karena instrumen rekomendasi kita punya kekuatan hukum, nah maka jauh lebih baik memantau saja, dan saya pikir kapok lah dia setelah dibully di medsos gitu ya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak para pengusaha di Jawa Tengah mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square.

"Mari kita dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada yang pernah lewat jalan tol? Berapa lama dari Semarang ke Jakarta?" tanya Hendrar di hadapan para pengusaha, Sabtu (2/2).

Para pengusaha yang hadir kompak menjawab "5 jam," teriak mereka.

Hendrar yang juga Wali Kota Semarang itu menyebut jika para pengusaha ini tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf maka tidak usah memakai jalan tol.

"Kalau tidak mau mendukung Jokowi jangan pakai jalan tol," ungkap Hendrar yang disambut tawa para hadirin.

Kemudian, dia meminta kepada para pengusaha agar memastikan dukungan kepada paslon nomor urut 01. "Kalau punya pacarnya tidak dukung Jokowi, ganti pacar yang pilih Jokowi," ungkap Hendrar.

Dalam pertemuan ini, hadir Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Jokowi-Ma'ruf, Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak

"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat

Timnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan

Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.

Baca Selengkapnya
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Bela Jokowi soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye: Konteksnya Edukasi Demokrasi
Moeldoko Bela Jokowi soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye: Konteksnya Edukasi Demokrasi

Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.

Baca Selengkapnya