Ombudsman Sayangkan Pernyataan 'Tak Dukung Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol'
Merdeka.com - Publik sempat dihebohkan oleh pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meminta pengusaha yang tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf maka tidak usah memakai jalan tol.
Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyayangkan hal tersebut. Dia menilai hal tersebut tidak patut dilakukan meski dalam rangka kampanye.
"Menurut saya pelayanan publik untuk semua ya. Kalau becanda, oke lah. Kalau disampaikan dengan serius menurut saya tidak patut seorang kepala daerah seperti itu, kecuali hanya bercanda kan kadang-kadang suka begitu. Tapi kalau itu dianggap sebagai bagian dari proses kampanye, itu sesat," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (4/2).
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Dia mengatakan, Ombudsman tidak dapat memberi rekomendasi terhadap insiden tersebut. Namun Alamsyah yakin hal itu menimbulkan efek jera dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya.
"Yakin sudah berpikir efeknya seperti ini, dibully di media massa. Tidak usah kita buang-buang energi juga mengingatkan. Kan kapok sendiri setelah dibully, kecuali yang dampaknya ke masyarakat merugikan biasanya kita akan rekomendasi. Kalau ini karena perilakunya dia rasakan sendiri akibatnya," ujarnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan Ombudsman baru dapat bertindak jika hal tersebut tidak hanya menjadi ujaran tapi diterapkan. Misalnya memberlakukan larangan masuk jalan tol untuk kalangan tertentu. Namun dia menegaskan pihaknya mengecam adanya pernyataan tersebut. Sebab fasilitas umum diperuntukkan bagi publik tanpa ada diskriminasi.
"Ombudsman tidak merasa perlu untuk mengingatkan buang-buang energi untuk merekomendasikan. Karena instrumen rekomendasi kita punya kekuatan hukum, nah maka jauh lebih baik memantau saja, dan saya pikir kapok lah dia setelah dibully di medsos gitu ya," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak para pengusaha di Jawa Tengah mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square.
"Mari kita dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada yang pernah lewat jalan tol? Berapa lama dari Semarang ke Jakarta?" tanya Hendrar di hadapan para pengusaha, Sabtu (2/2).
Para pengusaha yang hadir kompak menjawab "5 jam," teriak mereka.
Hendrar yang juga Wali Kota Semarang itu menyebut jika para pengusaha ini tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf maka tidak usah memakai jalan tol.
"Kalau tidak mau mendukung Jokowi jangan pakai jalan tol," ungkap Hendrar yang disambut tawa para hadirin.
Kemudian, dia meminta kepada para pengusaha agar memastikan dukungan kepada paslon nomor urut 01. "Kalau punya pacarnya tidak dukung Jokowi, ganti pacar yang pilih Jokowi," ungkap Hendrar.
Dalam pertemuan ini, hadir Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Jokowi-Ma'ruf, Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya