Orang Miskin Bertambah 13 Juta & Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin Dunia
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Maruf terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya melalui berbagai macam program perlindungan sosial. Dengan demikian, pemerintah bahkan tetap optimis bisa menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 7,5-8,5 persen. Padahal per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,54 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai angka 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2022. Meski masih tinggi, jumlah itu diklaim turun 0,17 persen poin jika dibandingkan dengan data September 2021 dan 0,60 persen poin pada Maret 2021.
"Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5-8,5 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna Ke-7 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
Namun demikian, tantangan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Terutama karena kenaikan inflasi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun depan.
Ekonom UOB, Enrico Tanuwidjaja memprediksi tingkat inflasi di bulan Desember bisa tembus 7 persen. Namun jika dihitung rata-ratanya tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 sekitar 4,9 persen. Sedangkan inflasi di tahun 2023 secara tahunan akan kembali mereda pada level 4,1 persen.
Kenaikan inflasi ini tentu akan sangat dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui ruang fiskalnya. Apalagi jika pemerintah berencana untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan hingga 7,5 persen.
"Ruang gerak pemerintah harus fokus kasih bantalan sosial kepada masyarakat kelas bawah," kata dia.
Bersamaan dengan upaya pemerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia ternyata justru bertambah. Terutama jika mengacu pada data yang dikeluarkan Bank Dunia atau World Bank. Berikut ulasannya:
Orang Miskin Indonesia Bertambah 13 Juta
Laporan terbaru World Bank atau Bank Dunia mengubah basis perhitungan kategori masyarakat miskin berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.
Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu orang yang berpenghasilan USD 2,15 atau sekitar Rp32.775 per orang per hari (asumsi nilai tukar Rp15.243 per USD). Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 atau sekitar Rp28.962 per hari.
Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikan oleh bank dunia menjadi USD 3,65 per orang per hari yang sebelumnya USD 3,20 atau Rp55.628 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari USD 5,50 (2011 PPP) hingga USD 6,85 (2017 PPP).
Dengan perubahan ini, ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di indonesia yang turun level menjadi miskin. kemudian untuk negara China sendiri ada 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin.
Untuk kelas menengah atas yang turun kelas di Indonesia mencapai 27 juta orang. Sementara pada orang kelas menengah atas di China yang turun kelas sebesar 115 juta orang.
Faktor yang paling penting adalah perubahan tingkat harga di negara lain terutama Amerika Serikat. Harga relatif yang lebih tinggi menyiratkan penurunan daya beli, sehingga menghasilkan kemiskinan yang lebih tinggi.
"Atas dasar perubahan ini, dunia internasional garis kemiskinan ekstrem, yang diturunkan sebagai median garis kemiskinan nasional negara-negara berpenghasilan rendah," tulis Bank Dunia.
Namun, hitungan bank dunia ini berbeda dengan BPS. Bagaimana dengan hitungan berdasarkan BPS?
Hitungan Kemiskinan Berdasarkan Data BPS
Batas garis kemiskinan bank dunia dengan acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentu berbeda.
Perhitungan Bank Dunia yang terbaru yakni menaikan garis kemiskinan ekstrem yang semula USD 1,9 menjadi USD 2,15 per orang per hari. Sementara itu, BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan dengan total pengeluaran bulanan dari setiap orangnya yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam data BPS untuk garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan per Maret 2022 tercatat Rp 505.469 per orang per bulan.
Jika dirincikan untuk GKM sendiri sebesar Rp374,455,00 sedangkan untuk GKNM (Garis Kemiskinan Non-Makanan) yakni Rp131.014,00.
Sementara apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya garis kemiskinan dari data BPS di Bulan Maret 2021 sebesar Rp472.525 per kapita per bulannya. Sementara untuk bulan September 2020 sebesar Rp458,947 per kapita per bulannya atau naik sebesar 2,96 persen antara tahun 2020 hingga 2021.
Data lain juga menyebut bahwa Indonesia saat ini masuk daftar 100 negara termiskin di dunia.
Indonesia masuk Daftar 100 Negara Termiskin di Dunia
Data worldpopulationreview.com menempatkan Indonesia dalam daftar 100 negara paling miskin di dunia. Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara ekonomi berpenghasilan rendah dalam sistem peringkat bank dunia.
Pemeringkatan ini didasarkan pada Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita masing-masing negara.
GNI sangat mirip dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kedua metrik mengukur nilai dolar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tertentu, tetapi GNI juga mencakup pendapatan yang diperoleh melalui sumber internasional (seperti investasi asing atau kepemilikan real estat).
Menurut laman World Population Review, Indonesia berada di urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat sebesar USD 3.870 atau sekitar Rp59 juta per kapita pada 2020.
Sementara itu, laman Global Finance menempatkan Indonesia di urutan ke-91 negara paling miskin di dunia pada 2022.
Mengutip laman gfmag.com, pemeringkatan negara termiskin diukur dengan PDB dan keseimbangan kemampuan berbelanja atau Purchasing Power Parity (PPP). Berada di urutan 91, Global Finance mencatat Indonesia memiliki PDB dan PPP sebesar USD 14.535.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca SelengkapnyaBangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, jumlah kelas menengah terbukti terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaPenurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaAngka pengangguran di Indonesia merupakan angka kedua tertinggi di negara-negara ASEAN.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca Selengkapnya