Follow
Organda DKI Sebut Menhub Blunder karena Izinkan Transportasi Umum Beroperasi
Merdeka.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menyesali keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang merestui operasional seluruh moda transportasi mulai hari ini (7/5). Hal ini dianggap menganulir langkah pemerintah yang gencar membatasi operasional transportasi umum.
"Kebijakan ini bersifat blunder jika larangan mudik itu dilonggarkan. Karena tidak dibenarkan bagaimana juga," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (7/5).
Shafruhan menerangkan, Organda telah tunduk dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang melarang warga melakukan perjalanan mudik hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang kian meluas di Tanah Air, sehingga ke depannya perekonomian nasional kembali bergeliat.
-
Gimana cara pemerintah menjaga keselamatan pemudik motor? Melihat animo masyarakat yang tinggi, pemerintah berupaya menjaga keselamatan pemudik motor. Salah satunya dengan menyediakan rest area di sejumlah titik.
-
Kenapa Korlantas Polri mengantisipasi kecelakaan mudik? Pada tahun 2023 terjadi 512 kejadian. Pada tahun ini diupayakan diturunkan. 'Pada tahun 2024 kami berharap dapat meminimalkan sehingga operasi tadi bisa berjalan dengan aman dan nyaman itu bisa terwujud,' katanya.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Pertamina memastikan keselamatan pemudik? Seluruh moda transportasi atau bus dikurasi dengan teliti dan mengedepankan aspek kesehatan, keamanan, serta keselamatan tidak hanya dari fisik kendaraannya, namun juga dari sisi kesehatan para supirnya.
-
Kenapa HMPV dikaitkan dengan COVID-19? 'Banyak pembicaraan yang mencoba 'mensejajarkan' infeksi HMPV ini dengan COVID-19. Ini tentu pernyataan yang tidak betul, setidaknya karena tiga hal,' ujarnya kepada Health Liputan6.com.
-
Bagaimana Korlantas Polri mengantisipasi arus mudik? Untuk berbagai kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik, Polri akan mengantisipasi berbagai kegiatan, baik mudik dan balik.Selain itu, kata Slamet, juga mengantisipasi kesiapan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata serta pusat transportasi.
Selama pandemi ini berlangsung, usaha sektor transportasi memang terpukul paling depan, setelah pemerintah membatasi operasional melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik Lebaran. Bahkan pelaku usaha transportasi bus pariwisata sudah tak beroperasi 100 persen sejak Maret 2020.
Akan tetapi, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah terkait pembatasan operasional transportasi umum demi keselamatan pengguna dan awak angkutan. Sebab, transportasi umum termasuk media penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
Aturan Tak Jelas
Meski begitu, justru peraturan tersebut hanya bersifat seumur jagung. Ini setelah Menhub Budi melonggarkan larangan mudik saat menggelar rapat virtual bersama Komisi V DPR RI, pada 6 April 2020.
Shafruhan menyangsikan pandemi virus corona dapat berakhir dalam waktu dekat, jika Menhub Budi memberi lampu hijau bagi transportasi umum kembali beroperasi. Imbasnya sektor usaha transportasi semakin terpukul saat durasi atau waktu pandemi tak segera diputus.
"Artinya pemerintah tidak konsisten alias untuk mengendalikan pandemi corona. Jadi, makin mewabah ke daerah-daerah," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengguna Mass Rapid Transit (MRT) kini dibebaskan untuk tidak menggunakan masker.
Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta menegaskan selain Transjakarta tak ada kendaraan lain yang diperbolehkan untuk menerobos masuk ke jalur busway
Baca Selengkapnya
Menhub Budi juga meminta para pemudik yang hendak berwisata agar tidak menggunakan bus pariwisata yang tidak layak.
Baca Selengkapnya
Menteri Perhubungan Budi Karya melarang masyarakat mudik menggunakan sepeda motor karena rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah kembali menggelar mudik gratis agar masyarakat tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sekitar 70 persen polusi udara pada beberapa hari ini dipengaruhi sektor transportasi. Simak selengkapnya!
Baca Selengkapnya
Pemerintah resmi mencabut aturan menggunakan masker
Baca Selengkapnya
Aksi yang dilakukan oleh para awak angkutan dilakukan karena sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Kemenhub imbau masyarakat manfaatkan mudik gratis.
Baca Selengkapnya
Bus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca Selengkapnya
Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya
Kemenhub: Masyarakat Harus Bearni Tolak Bus Tak Ada Uji KIR, Minta Ganti Bus yang Baru
Baca Selengkapnya