Follow
Organda setuju ide Menteri Jonan wajibkan angkot dilengkapi AC
Merdeka.com - Ide Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mewajibkan angkutan umum dilengkapi dengan pendingin udara atau AC disambut baik pengusaha transportasi yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda).
"Organda mendukung dan mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan umum baik sarana atau kendaraan maupun SDM-nya," ujar sekretaris jenderal Organda Andriansyah kepada merdeka.com, Kamis (22/1).
Namun, kata Andriansyah, peningkatan kualitas angkutan umum apapun bentuknya, tidak bisa berjalan dengan baik kalau hanya dibebankan pada operator atau pengusaha angkutan. Dia meminta pemerintah ikut mengambil peran.
-
Siapa yang berperan penting untuk bantu ODGJ? 'Kolaborasi yang kuat antara pekerja sosial dan tenaga kesehatan mental sangat penting untuk memastikan intervensi yang tepat dan efektif bagi ODGJ, terutama bagi individu yang berisiko tinggi seperti MW,' ujar Agus.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Siapa yang disarankan turun tangan? “Saya minta, Polri segera turun tangan untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap pabrik-pabrik di Jabodetabek, yang diduga telah melanggar batas emisi.
-
Apa yang perlu diperkuat untuk bantu ODGJ? Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas perlu diperkuat, di mana pekerja sosial berfungsi sebagai jembatan antara individu dengan gangguan jiwa, keluarganya, dan layanan kesehatan mental.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
"Pemerintah pusat dan daerah harus ikut serta membantu agar peningkatan pelayanan tersebut dapat dilaksanakan. Jangan sampai beban investasi menambah" ucapnya.
Untuk itu, pengusaha dan operator angkutan meminta pemerintah memberikan insentif suku bunga untuk peremajaan kendaraan. Apalagi, saat ini harga dan suku bunga kendaraan relatif tinggi .
Terlepas dari itu, peremajaan kendaraan tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, tidak menjamin membuat masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.
"Prasarana transportasi umum seperti terminal harus dibuat lebih nyaman dan mudah dijangkau masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengeluarkan aturan baru. Setelah beberapa aturan di sektor angkutan udara dan angkutan laut, kini Kemenhub membidik angkutan darat.
Menteri perhubungan Ignasius Jonan akan mewajibkan semua angkutan kota (angkot) dilengkapi pendingin udara (AC). Aturan itu akan diterapkan bertahap dan mulai berlaku tiga tahun mendatang. Saat ini, payung hukumnya tengah digodok.
Jonan mengaku punya alasan kuat menerbitkan aturan baru ini. Selain bagian dari peningkatan pelayanan publik, jika angkutan umum dibuat nyaman masyarakat akan memprioritaskan menggunakan angkutan dan meninggalkan kendaraan pribadi.
"Tujuannya lebih banyak mengurangi kemacetan. Supaya mobil, motor beralih ke pakai angkot," jelas Jonan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies mengusulkan sistem transportasi umum yang diterapkan di seluruh Indonesia bisa mencontoh Jakarta.
Baca Selengkapnya
Seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Penambahan bus listrik Transjakarta dianggap bisa menekan polusi udara yang memburuk.
Baca Selengkapnya
Ini sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
Menurut Pramono, seluruh kepala daerah memang semestinya mampu bekerjasama untuk kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya
Anies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin jangkauan tranportasi massal ini semakin luas sehingga memudahkan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Besaran insentif motor listrik akan dinaikkan, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca Selengkapnya
LKS Tripnas adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Pramono dan Rano saat bicara di acara debat ketiga Pilkada Jakarta yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (17/11).
Baca Selengkapnya
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Selengkapnya