Otoritas moneter Singapura terima sikap BI soal akuisisi Danamon

Merdeka.com - Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution perihal izin akuisisi sahan PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh DBS Group Holding, menuai tanggapan dari Monetary Authority of Singapore (MAS) atau Otoritas Moneter Singapura.

Dalam situs resminya, MAS menyambut baik izin yang akan diberikan kepada DBS Group Holding untuk mengakuisisi sebesar 40 persen saham Bank Danamon. Kendati angka tersebut lebih kecil dari upaya akuisisi sebelumnya dengan porsi saham sebesar 67,37 persen.

"Mengingat kerja sama yang baik antara Singapura dan Indonesia, MAS dan BI mengeksplorasi akses lebih lanjut ke pasar masing-masing. Perihal perbankan Indonesia di Singapura, ini akan menjadi salah satu cara penyediaan akses jasa keuangan yang lebih luas, baik di wholesale banking, maupun misalnya untuk akses keuangan pelajar Indonesia atau pekerja resmi asal Indonesia di Singapura," tulis keterangan tersebut, dalam situs resmi MAS, Rabu (22/5).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bahwa BI masih memperjuangkan aspek resiprokal dalam perizinan akuisisi PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh DBS Group Holding. Darmin bilang, BI masih menunggu kepastian MAS dalam memberikan komitmen tertulis, untuk memuluskan proses akuisisi tersebut.

Darmin menegaskan, bahwa untuk menyetujui 67,37 persen kepemilikan saham Bank Danamon oleh DBS Grup, BI meminta MAS untuk memberikan kelonggaran terhadap tiga bank BUMN dalam berbisnis di Singapura. Ketiga bank BUMN tersebut yaitu, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Darmin mengatakan, MAS telah menyatakan bersedia memberikan komitmen untuk syarat yang diajukan BI. Namun, untuk memberikan izin akuisisi saham Bank Danamon hingga 67,37 persen, bank sentral masih menunggu sampai komitmen tersebut direalisasikan secara tertulis.

"Komitmen sudah mereka sampaikan, kami sedang menunggu komitmen tertulis dari MAS hari ini. Kita pegang kuncinya, batas maksimal 40 persen itu. Mereka mintanya kan 67 persen, tapi kita tidak akan berikan kalau komitmen belum dilaksanakan. Jadi dari ini kita belajar, bahwa resiprokal tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya apa-apa," kata Darmin di Komisi XI DPR RI.