OTT Kemenhub bikin Mendag lebih waspada terhadap pungli
Merdeka.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan, membuat kementerian lain menjadi lebih waspada, salah satunya Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dirinya menjadi lebih waspada jika ada pungli di kementeriannya. Jika ditemukan pungli, maka pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan pelaku ke pihak yang berwenang.
"Sebenarnya dari awal saya sudah peringatkan, kalau terjadi sesuatu saya akan langsung antarkan ke penjara. Saya bilang sudah sampaikan. Untuk mengatasi itu kita tidak bisa dengan statement itu," tegas Enggar di Jakarta, Rabu (12/10).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Di mana aksi pungli terjadi? Viral Video Pungli di Babelan Bekasi Palaki Sopir Truk Tiap Lima Meter, Ini Faktanya Beredar video pungli di Babelan Bekasi. Seorang sopir truk yang melintas di kawasan Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam banyaknya aktivitas pungli baru-baru ini.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang menangkap OPM? 'Saya kasih tahu, dia bukan kriminal, dia cuma OPM. Kapan lagi ini satu anak Timur membantu Polisi menangkap OPM,'
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
Dengan demikian, Enggar akan mengubah semua sistem yang bersangkutan dengan perdagangan ke sistem online. Hal ini untuk mencegah adanya oknum yang melakukan pungli.
"Kita akan evaluasi, sebelum kita mengimpor. Tetapi impor bahan baku kita lepaskan, kalau ada hal-hal yang kritis saja. Baru kita investasi. Dengan berkurangnya sentuhan hubungan ini (dengan orang lain) harusnya bisa menutup kemungkinan untuk itu," imbuhnya.
Selain itu, bila ada masyarakat yang mengalami kesulitan terkait perizinan di Kementerian Perdagangan bisa langsung memberitahu dirinya. "Segera hubungi kami, saya sendiri membuka diri dan kita sudah berkali-kali," jelas Enggar.
Seperti diketahui, Satuan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (RI) dan Kepolisian Daerah Metro Jaya Selasa (11/10) kemarin melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan. Dari OTT tersebut, polisi berhasil menciduk 6 orang yang terdiri atas satu pengusaha, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II-D, dan 3 pegawai honorer Kementerian Perhubungan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca SelengkapnyaLuhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KPK berencana melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelundupan 5 ton ore nikel dari Indonesia ke Tiongkok.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca SelengkapnyaLuhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyindir kerja KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaLangkah ini dilakukan demi mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam memblokir situs judi online.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan harus membangun sistem agar tidak ada OTT.
Baca Selengkapnya